Box Redaksi Media Suara Rakyat Indonesia

Dok, foto: Diduga Abai Standar Kesehatan, Dapur Anggota DPRD Beri Apel Busuk ke Anak TK — FKKM NTB Gelar Hearing Mendesak Dapur Ditutup.

MSRI, LOMBOK TIMUR - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang sebagai bagian dari misi besar Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, justru tercoreng di tingkat pelaksana. Sejumlah wali murid TK Negeri Pembina 01 Sakra Timur mengeluhkan menu buah apel busuk dan berair yang disajikan oleh Dapur Yoza Lepak Timur, milik salah satu anggota DPRD Lombok Timur Fraksi Partai Golongan Karya berinisial YA. Selasa (24/2/2026).

Video dan foto yang beredar di media sosial memperlihatkan apel dengan tekstur lembek, menghitam, dan berair saat ditekan. Dokumentasi itu memantik kekesalan para orang tua yang menilai kelalaian tersebut bukan sekadar kekhilafan teknis, melainkan bentuk pengabaian serius terhadap keselamatan anak.

“Mustahil sekali kalau itu tanpa disengaja beli buah rusak. Sebelum dipacking pasti dibersihkan dan dipegang. Masak tidak diperiksa? Kan mustahil,” ujar salah seorang wali murid dengan nada kecewa.

Wali murid lainnya mendesak adanya sanksi tegas. “Kasih teguran keras. Cek itu, bahaya. Apalagi ini anak kecil yang konsumsi, yang jelas-jelas kekuatan fisiknya lemah sekali.”

Keluhan serupa juga diarahkan kepada pihak sekolah agar lebih selektif dalam melakukan kontrol kualitas makanan sebelum dibagikan. “Memang harus tetap dikomplain itu, Ibu Guru. Masa tidak dicek dulu kondisi dan kualitas buah yang mau dikasi ke anak-anak?”

FKKM NTB: Ini Bukan Kelalaian, Ini Alarm Moral

Ketua Forum Komunikasi dan Kajian Masyarakat Nusa Tenggara Barat (FKKM NTB), Pahri Rahman, mengecam keras pihak SPPG dan pengelola dapur. Ia menyebut kasus ini sebagai “alarm moral” yang tidak boleh dipandang remeh.

“Program MBG adalah mandat negara untuk memperkuat generasi. Kalau dalam praktiknya justru anak TK diberi apel busuk, itu bukan sekadar salah teknis. Itu kegagalan etik,” tegas Pahri.

Ia mendesak Satgas SPPG melakukan evaluasi menyeluruh, bahkan membuka opsi penutupan dapur yang dinilai tidak profesional dalam menjalankan program nasional tersebut.

“Kalau dapur tidak mampu menjaga standar mutu dan keamanan pangan, lebih baik dihentikan. Ini soal keselamatan anak-anak,” ujarnya tajam.

Pahri juga menyoroti lemahnya pengawasan Koordinator Wilayah (Korwil) Lombok Timur, terutama di bulan puasa, di mana menu MBG menurutnya semakin banyak dipersoalkan publik di media sosial. Ia menilai ada ketidaksesuaian antara anggaran, kualitas gizi, dan realisasi menu.

“Kalau di medsos berseliweran menu yang tidak sesuai anggaran dan bahkan berpotensi membahayakan kesehatan, itu artinya pengawasan tidak berjalan. Ini bukan proyek coba-coba,” sindirnya.

Seret ke DPRD

Karena pengelola dapur merupakan anggota DPRD aktif, FKKM NTB menyatakan akan melakukan hearing resmi di kantor DPRD Lombok Timur. Pahri menegaskan, posisi sebagai wakil rakyat seharusnya menjadi teladan dalam menjaga integritas program publik.

“Ketika anggota DPRD terlibat langsung dalam pengelolaan dapur MBG, maka standar etiknya harus dua kali lipat lebih tinggi. Jangan sampai publik menilai ada konflik kepentingan atau pembiaran,” katanya.

Klarifikasi YA: Supplier Siap Ganti

Terpisah, anggota DPRD Fraksi Golkar berinisial YA saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp menyatakan bahwa kondisi apel dari luar terlihat baik. Namun setelah dibuka, ditemukan banyak yang rusak.

“Apelnya kalau dari luar bagus, cuma setelah kita buka banyak yang rusak. Makanya pihak dapur komplain. Supplier siap mengganti. Semua sekolah kita suruh data yang rusak dan siap diganti. Semua jenis apel yang rusak ditarik oleh supplier,” tulis YA.

Namun bagi Pahri Rahman, klarifikasi tersebut justru mempertegas persoalan.

“Kalau dari tanggapannya diketahui bahwa setelah dibuka ternyata banyak yang rusak, pertanyaannya: kenapa tetap sempat tersalurkan? Artinya ada pengetahuan tentang kerusakan itu. Kalau tahu rusak tapi tetap beredar, publik berhak mempertanyakan kesengajaannya,” ujarnya tajam.

Ia menegaskan, dalam manajemen pangan, prinsip kehati-hatian (precautionary principle) adalah fondasi. Setiap indikasi kerusakan harus dihentikan di titik distribusi, bukan setelah sampai di tangan anak-anak.

Kasus ini kini menjadi ujian serius bagi integritas pelaksanaan MBG di daerah. Di tengah narasi besar pembangunan kualitas generasi, publik Lombok Timur menunggu satu hal sederhana namun fundamental: makanan yang layak, aman, dan bermartabat untuk anak-anak mereka.***

Reporter : SHerman

Editor : Redaksi MSRI

Baca Juga

dibaca