Box Redaksi Media Suara Rakyat Indonesia

Dok, foto: Aksi Guru PPPK Paruh Waktu di Tulungagung, Berjuang untuk Menagih  Kesejahteraan. Rabu 11 Februari 2026.

MSRI, ​TULUNGAGUNG - Suasana di depan Gedung DPRD Tulungagung Provinsi Jawa Timur, mendadak mencekam sekaligus memilukan. Ratusan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu bersama aktivis pendidikan melakukan aksi simbolis dengan tergeletak di aspal panas, didepan gedung DPRD, Rabu (11/2/2026).

Aksi ini bukan sekadar teatrikal, melainkan jeritan atas ketidak pastian status dan kesejahteraan yang kian mencekik.

​Beban Penuh, Gaji "Setengah"

​Para pahlawan tanpa tanda jasa ini menyuarakan realitas pahit di lapangan. Meski menyandang label "paruh waktu", beban kerja yang mereka pikul nyatanya setara dengan guru PNS maupun PPPK penuh waktu. Namun, kesetaraan beban tersebut tidak tercermin dalam isi dompet.

​Salah satu orator firnanda (27) saat memberikan keterangannya pada  wartawan media suara rakyat indonesia MSRI.Mengungkapkan, Kami hanya ingin mendidik dengan tenang. Bagaimana bisa fokus jika status kerja kami terus menggantung dan hak kami tidak setara.

​Setidaknya ada tiga poin krusial yang menjadi motor penggerak aksi ini," jelas Firnanda.

​Ketimpangan Upah:

Gaji yang diterima jauh di bawah standar layak dibandingkan rekan sejawat.

​Status "Gantung": Minimnya jaminan sosial dan kesehatan yang membuat masa depan mereka penuh tanda tanya," sambungnya.

Mandeknya Karier : 

Akses terhadap sertifikasi dan pengembangan profesi yang seolah tertutup rapat bagi mereka.

​Janji Manis Pusat dan Dukungan Daerah

​Aksi ini memaksa para wakil rakyat di Tulungagung keluar dari ruangan ber-AC mereka. DPRD Tulungagung menyatakan dukungan penuh dan berjanji akan membawa tuntutan ini ke pemerintah pusat. ​

Di sisi lain, angin segar yang masih berupa wacana datang dari Jakarta. Kementerian Keuangan dikabarkan tengah menggodok skema anggaran untuk tahun mendatang guna memperbaiki nasib guru PPPK paruh waktu. Namun, bagi para guru di Tulungagung, kalkulasi di atas kertas tidak akan cukup sebelum ada hitam di atas putih yang menjamin transisi mereka menjadi PPPK penuh waktu ​Pendidikan di Pertaruhkan.

​Aksi ini menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah maupun pusat. Persoalan PPPK paruh waktu bukan sekadar masalah administratif atau angka-angka di APBN, melainkan tentang martabat tenaga pendidik yang menjadi tulang punggung masa depan bangsa. Jika kesejahteraan guru terus diabaikan, kualitas pendidikan di daerah seperti Tulungagung dipertaruhkan," tambahnya.

​Analisis Singkat :

Konflik ini menunjukkan adanya celah regulasi dalam kebijakan PPPK yang menciptakan "kelas dua" di kalangan pendidik. Akankah pemerintah bergerak cepat, atau aksi ini hanya akan berakhir di meja diskusi tanpa realisasi," ujar salah satu orator Firnanda.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari wartawan mediasuararakyatIndonesia.id Guru PPPK paruh waktu menanti jawaban, bukan janji manis. Kesejahteraan mereka, investasi masa depan bangsa.Saatnya pemerintah kabupaten Tulungagung bertindak, bukan hanya berjanji.

Reporter : Roni yuwantoko

Kaperwil Jatim 

Editor : Redaksi MSRI

Baca Juga

dibaca