Box Redaksi Media Suara Rakyat Indonesia

Dok, foto; Kantor Pemerintah Kota Surabaya.

MSRI, SURABAYA - Tidak ingin memberatkan masyarakat dengan kenaikan pajak, Pemerintah Kota Surabaya memutuskan untuk mencari pendanaan alternatif melalui pinjaman daerah sebesar Rp 452 miliar.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan bahwa dana tersebut merupakan bagian dari Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) yang diajukan guna mendanai proyek infrastruktur.

Ia mengatakan pendapatan asli daerah (PAD) Surabaya pada 2025 mengalami penurunan, salah satunya disebabkan oleh penurunan tarif pajak parkir dari 20 persen menjadi 10 persen. Kondisi ini memberi Pemkot dua pilihan, yaitu menaikkan pajak atau mencari sumber pendanaan alternatif.

“Pemerintah harus berkorban demi kepentingan rakyatnya. Kami (Pemkot Surabaya) memutuskan untuk menyediakan dana agar tidak terjadi ketidakstabilan sosial,” ujar Eri di Balai Kota Surabaya beberapa waktu lalu Kepada wartawan.

Pinjaman daerah akan digunakan untuk mendanai proyek-proyek yang menjadi prioritas. antara lain Jalur Lingkar Barat (JLB), perluasan Jalan Wiyung hingga Gresik, pengalihan saluran Gunungsari, penerangan jalan umum, serta penanggulangan genangan air.

Proyek-proyek tersebut bertujuan untuk mendorong perkembangan ekonomi Kota Surabaya. Misalnya, proyek pengalihan saluran Gunungsari, anggaran dialokasikan terlebih dahulu untuk pembebasan lahan agar proses pembangunan dapat segera dimulai.

Dok, foto; Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi

“Keputusan ini diambil setelah melakukan analisis mendalam dan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta DPRD Surabaya. DPRD juga telah menyetujui strategi ini,” tambahnya.

Sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Eri menyatakan bahwa pemerintah perlu memberikan dukungan terhadap investasi dengan membangun infrastruktur pendukung seperti jalan dan sistem transportasi.

Seorang politikus dari PDIP menyatakan bahwa strategi ini dapat menjadi contoh untuk daerah lain. Ia mengajak para kepala daerah agar tidak meningkatkan pajak, tetapi lebih baik memanfaatkan sistem pendanaan alternatif.

“Perkembangan infrastruktur dapat menarik banyak orang, meningkatkan pendapatan asli daerah, dan pada akhirnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Kebijakan ini telah diterapkan oleh 92 kota di Indonesia,” tambah Eri.

{Redaksi}

Baca Juga

dibaca