Box Redaksi Media Suara Rakyat Indonesia

MSRI, LOMBOK TIMUR - Pergantian pimpinan RSUD dr. R. Soedjono Selong memunculkan polemik di tengah tenaga kesehatan dan masyarakat Lombok Timur. Sejumlah tenaga kesehatan menyampaikan kesedihan atas pergantian dr. H. Anjasmoro, Sp.Rad. Sementara itu, penunjukan dr. H. Lalu Ofan Hendardi, M.Kes., sebagai pelaksana tugas (Plt) direktur rumah sakit tersebut turut memantik pertanyaan mengenai rekam jejak, mekanisme evaluasi, dan dasar pertimbangan pengisian jabatan.

Sorotan tidak hanya tertuju pada siapa yang menduduki kursi direktur, tetapi juga pada proses pengambilan keputusan. Publik berhak mengetahui apakah pergantian tersebut didasarkan pada evaluasi kinerja yang terukur, kebutuhan organisasi, serta pertimbangan profesional yang dapat dipertanggungjawabkan.

Informasi yang beredar menyebutkan bahwa kabar pergantian Anjasmoro diterimanya ketika masih menjalankan tugas sebagai Plt direktur. Apabila informasi tersebut benar, aspek komunikasi dan tata kelola birokrasi patut menjadi bagian dari evaluasi. Namun, kronologi dan mekanisme resmi pergantian tetap perlu dikonfirmasi kepada pihak terkait.

Selong Berduka, Media Sosial Bergemuruh

Gelombang kekecewaan muncul di media sosial setelah kabar pergantian direktur tersebut beredar. Sejumlah akun menyampaikan apresiasi terhadap kepemimpinan Anjasmoro sekaligus mengungkapkan kesedihan atas berakhirnya masa tugasnya.

Winartha Meyda menulis, “Purbaya diganti buaya.”

Sopiana menyampaikan komentar, “Pak dir terbaik, Ikut sedih pak dir di ganti.”

Sementara itu, Nia_Lr menulis, “terbaik dr. Anjas, doa orang terzolimi pasti diijabah,,,, sabaaar”, sedangkan Maelani Purwa menyebut, “sejarah mencatat RS Soedjono pernah ada direktur terbaik”.

Kekecewaan serupa disampaikan Baiq Rozia Fanyani melalui komentarnya, “Konohaaa ohh konohaa kenapa sesadis ini siihh, Gak ada lagi yg kasi kami semangat kerja dengan pantun pantun beliau”.

Di platform TikTok, ClaraAuliaRafani menulis, “Terimakasih dedikasinya selama ini Pak Dir terbaik kami. Pak Dir akn selalu ada di hati kami”.

BqNurlela menyampaikan doa, “semoga pak direktur sehat selalu”, sedangkan MawaR1 melontarkan kritik, “terlalu kejam bupati lotim pada orang yg berjuang untuknya, karma menanti”.

Beragam komentar tersebut memperlihatkan adanya dukungan emosional terhadap Anjasmoro di ruang publik digital. Meski demikian, komentar media sosial tidak serta-merta mewakili seluruh tenaga kesehatan maupun masyarakat Lombok Timur. Respons tersebut tetap menjadi salah satu indikator adanya perhatian publik terhadap proses pergantian pimpinan rumah sakit.

Di Balik Polemik, Muncul Suara yang Berbeda

Di tengah dukungan terhadap Anjasmoro, muncul pula informasi mengenai adanya pihak di lingkungan rumah sakit yang disebut mengharapkan pergantian kepemimpinan. Perbedaan respons ini menimbulkan pertanyaan mengenai dinamika internal RSUD dr. R. Soedjono Selong yang belum sepenuhnya terungkap.

Seorang tokoh masyarakat melontarkan kritik dalam bahasa Sasak:

“Aro bupati ndekn kulu, wah jelas direktur Ofan tie leman lek Keruak sampe Labuan Haji loek masalah, nani malah pinakn jari direktur lek rumah sakit Selong, sere ne ore lek rumah sakit Selong nani jak”.

Kutipan tersebut mencerminkan kritik terhadap penunjukan Ofan dan persoalan yang menurut penuturnya perlu diperhatikan. Namun, substansi pernyataan itu masih memerlukan penjelasan lebih lanjut, termasuk konteks persoalan yang dimaksud dan bukti pendukungnya.

Di sisi lain, sejumlah staf yang meminta identitasnya dirahasiakan menyampaikan pernyataan, “Kami potong kambing, Pak, kalau dr. Ofan diganti.”

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya pandangan berbeda di lingkungan rumah sakit. Akan tetapi, tanpa informasi lebih lanjut mengenai jumlah, posisi, dan konteks para staf yang menyampaikan pernyataan itu, sikap tersebut tidak dapat digeneralisasi sebagai representasi seluruh pegawai.

Perbedaan respons ini justru memperkuat kebutuhan akan penjelasan terbuka mengenai kondisi internal rumah sakit, mekanisme evaluasi kepemimpinan, serta alasan yang mendasari keputusan pergantian direktur.

“Purbaya Versi Lombok Timur” dan Pertanyaan tentang Etika Birokrasi

Sejumlah tokoh politik menyebut Anjasmoro sebagai “Purbaya versi Lombok Timur”. Julukan tersebut menjadi bagian dari kritik politik yang berkembang di tengah polemik pergantian jabatan.

Namun, persoalan mendasar tidak semestinya berhenti pada julukan atau sentimen terhadap figur tertentu. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah proses pergantian telah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang berlaku, evaluasi kinerja yang objektif, serta komunikasi birokrasi yang patut.

Di tengah polemik tersebut, muncul pula kecurigaan mengenai kemungkinan adanya pertimbangan nonprofesional dalam pengisian jabatan. Sampai terdapat bukti yang dapat diuji dan penjelasan dari pihak berwenang, kecurigaan itu harus ditempatkan sebagai dugaan, bukan kesimpulan.

Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, keputusan pengangkatan maupun pergantian pejabat semestinya dapat dijelaskan secara rasional dan transparan. Terlebih, jabatan direktur rumah sakit berkaitan langsung dengan manajemen pelayanan kesehatan dan kepentingan masyarakat luas.

Bupati Dituntut Membuka Dasar Keputusan

Dr. H. Lalu Ofan Hendardi, M.Kes., yang sebelumnya menjabat Direktur UPTD RSUD Lombok Timur, kini mendapat penugasan tambahan sebagai Plt Direktur RSUD dr. R. Soedjono Selong.

Penunjukan tersebut menempatkan pemerintah daerah pada posisi yang perlu memberikan penjelasan kepada publik. Bupati Lombok Timur perlu membuka dasar evaluasi terhadap Anjasmoro, indikator kinerja yang digunakan, serta pertimbangan administratif dan profesional di balik penugasan Ofan.

Penjelasan itu penting agar masyarakat tidak hanya menerima keputusan sebagai hasil kewenangan administratif, tetapi juga memahami alasan, prosedur, dan tujuan yang hendak dicapai.

Seorang tokoh yang mengaku bagian dari tim sukses SMART dan meminta identitasnya dirahasiakan turut menyampaikan peringatan, “Sikap arogan bupati lotim sepertinya akan menjadi beban di pilkada mendatang”.

Pernyataan tersebut merupakan pandangan narasumber dan tidak dapat diperlakukan sebagai kesimpulan mengenai dampak politik yang pasti terjadi. Meski demikian, kritik itu memperlihatkan bahwa keputusan pejabat publik dapat memunculkan konsekuensi terhadap persepsi masyarakat apabila tidak disertai komunikasi yang memadai.

Transparansi Menjadi Ujian Kepemimpinan

Pergantian direktur rumah sakit bukan semata-mata persoalan pergiliran jabatan. Di dalamnya terdapat kepentingan organisasi, kepercayaan tenaga kesehatan, kesinambungan manajemen, dan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Apabila pergantian Anjasmoro didasarkan pada evaluasi objektif, pemerintah daerah perlu menjelaskan indikator dan hasil evaluasi tersebut. Apabila penunjukan Ofan merupakan bagian dari kebutuhan organisasi, dasar penugasannya juga layak diterangkan secara terbuka.

Di sisi lain, kritik maupun dukungan terhadap kedua figur harus tetap ditempatkan dalam kerangka informasi yang dapat diverifikasi. Penilaian terhadap kinerja tidak semestinya hanya bertumpu pada popularitas, komentar media sosial, atau sentimen politik, melainkan pada indikator yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

MSRI memandang bahwa transparansi, akuntabilitas, dan komunikasi yang patut merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan. Karena itu, penjelasan dari Bupati Lombok Timur dan pihak manajemen rumah sakit diperlukan untuk menjawab pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat.

Pada akhirnya, ukuran kepemimpinan bukan semata-mata siapa yang memperoleh atau kehilangan jabatan, melainkan bagaimana keputusan dibuat dan bagaimana kepentingan publik dilindungi.

Ketika pengabdian berakhir dengan tanda tanya, pemerintah berkewajiban memberikan penjelasan. Sebab, kepercayaan publik tidak dibangun melalui keputusan semata, tetapi melalui proses yang transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

(Tim Redaksi MSRI)

Baca Juga

dibaca