Box Redaksi Media Suara Rakyat Indonesia

MSRI, LOMBOK TIMUR - Forum Komunikasi dan Kajian Masyarakat Nusa Tenggara Barat (FKKM NTB) melakukan penelusuran terhadap keluhan keluarga pasien terkait pelayanan di RSUD Patuh Karya, Kabupaten Lombok Timur. Penelusuran ini menyusul adanya keluhan dari keluarga Siti Rohani (29), pasien asal Labangka, Kabupaten Sumbawa, yang menjalani operasi akibat cholelithiasis atau penyakit batu empedu.

Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen FKKM NTB dalam mengawal kualitas pelayanan kesehatan sekaligus mendorong penyelesaian persoalan secara objektif, proporsional, dan berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

FKKM NTB menegaskan bahwa setiap keluhan masyarakat perlu mendapat perhatian serius. Namun, penilaian terhadap suatu peristiwa juga harus dilakukan dengan mempertimbangkan kronologi, keterangan para pihak, serta informasi medis yang relevan agar tidak menimbulkan kesimpulan prematur.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dalam penelusuran tersebut, Siti Rohani menjalani operasi pengangkatan kantong empedu atau kolesistektomi. Setelah tindakan operasi, pasien memasuki fase pemulihan pascaoperasi (postoperative recovery), yakni masa ketika kondisi klinis dan tingkat kesadaran pasien perlu dipantau oleh tenaga kesehatan.

Pasien dilaporkan keluar dari Instalasi Bedah Sentral (IBS) sekitar pukul 15.20 WITA dan dijemput petugas bedah dalam kondisi yang disebut stabil dengan bantuan oksigen. Saat itu, pasien dilaporkan belum sepenuhnya sadar karena masih berada dalam proses pemulihan dari pengaruh obat anestesi.

Menurut keterangan yang dihimpun FKKM NTB, dokter umum melakukan kunjungan medis (visite) sekitar pukul 17.10 dan 17.45 WITA. Kondisi pasien pada kedua waktu tersebut dilaporkan masih dalam batas normal berdasarkan pemeriksaan saat itu, tanpa tanda kegawatdaruratan yang teridentifikasi.

Meski demikian, penilaian menyeluruh terhadap mutu pelayanan dan kondisi pasien tetap memerlukan pemeriksaan terhadap catatan medis, pemantauan pascaoperasi, serta keterangan dari pihak-pihak terkait.

Meluruskan Informasi, Mengedepankan Klarifikasi

Dalam menelusuri keluhan keluarga pasien, FKKM NTB memperoleh keterangan mengenai persoalan pemasangan infus yang sempat dipertanyakan karena dianggap belum terpasang.

Berdasarkan klarifikasi yang dihimpun, infus disebut telah terpasang, tetapi belum digantungkan pada tiang infus selama beberapa menit. Kondisi tersebut dijelaskan berkaitan dengan situasi petugas yang sedang menangani dua pasien yang dijemput dari IBS, sementara petugas lainnya masih memberikan pelayanan kepada pasien lain.

Terkait keluhan mengenai selang oksigen yang terlepas, hasil klarifikasi menyebutkan bahwa selang tersebut dilepas oleh anggota keluarga yang mendampingi pasien. Keterangan ini, sebagaimana informasi lainnya, perlu ditempatkan dalam konteks kronologi kejadian secara utuh dan tidak dijadikan satu-satunya dasar untuk menyimpulkan tanggung jawab masing-masing pihak.

Persoalan tersebut menjadi pengingat bahwa komunikasi antara tenaga kesehatan dan keluarga pasien merupakan bagian penting dalam pelayanan rumah sakit. Terlebih, pada masa pemulihan pascaoperasi, keluarga perlu memperoleh penjelasan yang memadai mengenai kondisi pasien, penggunaan alat bantu, serta tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

Dalam perspektif medis, pemulihan kesadaran setelah anestesi dapat berlangsung secara bertahap. Namun, kondisi tersebut tidak dapat dinilai hanya berdasarkan cepat atau lambatnya pasien kembali sadar. Penilaian harus mempertimbangkan jenis anestesi, kondisi individual pasien, hasil pemeriksaan klinis, serta pemantauan yang dilakukan oleh tenaga medis.

Oleh karena itu, evaluasi pelayanan perlu bertumpu pada dokumentasi medis dan prosedur yang berlaku, bukan semata-mata pada dugaan maupun persepsi dari salah satu pihak.

Dinata: Kritik Penting, tetapi Harus Berpijak pada Fakta

Menanggapi hasil penelusuran tersebut, Ketua IT99, Hadiyat Dinata, yang juga merupakan pembina FKKM NTB, menegaskan bahwa kritik dari aktivis dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) merupakan bagian penting dari kontrol sosial dalam mengawasi pelayanan publik.

Menurut Dinata, kritik terhadap rumah sakit tetap diperlukan sebagai upaya mendorong peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Namun, kritik harus disertai verifikasi informasi, pendalaman kronologi, serta penilaian objektif agar tidak berkembang menjadi penghakiman sebelum seluruh fakta terungkap.

“Kami menghormati sikap kritis kawan-kawan aktivis dan LSM. Kontrol sosial merupakan bagian penting dalam mendorong pelayanan publik yang lebih baik. Namun, alangkah bijaknya apabila setiap kritik didasarkan pada fakta yang terverifikasi, bukan asumsi atau informasi yang belum utuh. Tujuan kita sama, yakni memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, layak, dan manusiawi,” ujar Dinata.

Ia menegaskan bahwa keberpihakan kepada masyarakat tidak harus diwujudkan dengan menghakimi tenaga medis. Sebaliknya, pembelaan terhadap tenaga medis juga tidak boleh menjadi alasan untuk menutup ruang evaluasi apabila ditemukan kekurangan dalam pelayanan.

Menurutnya, keluhan keluarga pasien harus didengar, diklarifikasi, dan ditindaklanjuti secara serius. Pada saat yang sama, tenaga kesehatan juga berhak memperoleh penilaian yang adil berdasarkan fakta, tindakan yang dilakukan, serta kesesuaian prosedur pelayanan.

“Jangan sampai kritik kehilangan objektivitas, tetapi jangan pula pembelaan menghilangkan ruang evaluasi. Semua pihak harus terbuka terhadap klarifikasi dan perbaikan demi kepentingan pasien,” tegasnya.

Keselamatan Pasien Harus Menjadi Prioritas

FKKM NTB berpandangan bahwa persoalan pelayanan kesehatan harus ditempatkan dalam kerangka evaluasi yang konstruktif. Keluhan pasien maupun keluarga merupakan masukan penting bagi rumah sakit untuk mengidentifikasi kekurangan, memperbaiki prosedur, dan meningkatkan kualitas komunikasi pelayanan.

Di sisi lain, klarifikasi terhadap kronologi kejadian perlu dilakukan secara menyeluruh agar penilaian publik tidak hanya bertumpu pada satu sumber informasi.

FKKM NTB mendorong agar setiap persoalan yang muncul ditindaklanjuti melalui mekanisme evaluasi internal rumah sakit sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila diperlukan, penelaahan dapat mencakup catatan medis, dokumentasi pemantauan pascaoperasi, prosedur penggunaan oksigen, serta penjelasan dari petugas dan keluarga pasien.

Langkah tersebut penting untuk memastikan apakah pelayanan telah berjalan sesuai standar, sekaligus mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperbaiki apabila ditemukan kekurangan.

Dengan demikian, pengawalan terhadap pelayanan RSUD Patuh Karya diharapkan tidak berhenti pada polemik atau saling menyalahkan, melainkan menjadi momentum untuk memperkuat akuntabilitas, meningkatkan kualitas pelayanan, dan membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan.

“Fakta harus menjadi pijakan, keselamatan pasien tetap menjadi prioritas, dan evaluasi harus dilakukan secara adil serta transparan. Kritik yang objektif akan membantu perbaikan, sementara keterbukaan terhadap evaluasi merupakan bagian dari tanggung jawab pelayanan publik,” tutup Dinata.

(Tim/Red/SHN)

Baca Juga

dibaca