Box Redaksi Media Suara Rakyat Indonesia

MSRI, SURABAYA – Komitmen memperkuat penegakan hukum yang profesional, objektif, dan berkeadilan di Jawa Timur kembali ditegaskan melalui pertemuan antara Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Dr. Abdul Qohar AF, S.H., M.H., dengan Komandan Polisi Militer Kodam V/Brawijaya Kolonel Cpm Widyo Wahyono, di Kantor Kejati Jatim, Rabu (9/9/2026).

Pertemuan tersebut bukan sekadar agenda silaturahmi kelembagaan. Audiensi menjadi momentum strategis untuk memperkuat koordinasi, menyelaraskan pelaksanaan tugas, serta memastikan penanganan perkara koneksitas di wilayah hukum Jawa Timur berjalan secara profesional dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kajati Jatim Dr. Abdul Qohar AF menerima langsung kunjungan tersebut dengan didampingi para Asisten, Kepala Bagian Tata Usaha, serta Kepala Seksi Penindakan pada Bidang Pidana Militer (Pidmil) Kejati Jatim.

Sementara itu, Danpomdam V/Brawijaya Kolonel Cpm Widyo Wahyono hadir bersama Wadanpomdam Letkol Cpm Ahmad Suraidy, S.H., M.H.; Kasilidpamfik Mayor Cpm Muryanto; Kasi Gakkum Mayor Cpm Basyuni; Kasi Idik Mayor Cpm Ridwan; Kasiwal Mayor Cpm Made Dwi; Kaurpers Kapten Cpm (K) Dian Mayasari; serta Dansatlakidik Lettu Cpm Bambang Suroyo.

Kunjungan tersebut sekaligus menjadi perkenalan resmi Kolonel Cpm Widyo Wahyono sebagai pimpinan baru Pomdam V/Brawijaya. Kehadiran pimpinan baru institusi Polisi Militer itu menjadi momentum untuk memperkuat hubungan kerja dan koordinasi lintas institusi dalam menjalankan tugas penegakan hukum.

Dalam pertemuan tersebut, Kolonel Cpm Widyo Wahyono menegaskan bahwa Pomdam V/Brawijaya berkomitmen menjaga penegakan hukum dan disiplin prajurit TNI AD secara konsisten. Profesionalisme prajurit, menurutnya, harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap hukum dan ketentuan yang berlaku.

“Kami berkomitmen untuk terus mendukung penegakan hukum dan disiplin prajurit agar dapat menjalankan tugas secara profesional di lapangan,” tegas Kolonel Cpm Widyo Wahyono.

Sementara itu, Kajati Jatim Dr. Abdul Qohar AF menegaskan bahwa penegakan hukum membutuhkan sinergi dan koordinasi yang kuat antar-institusi. Khusus dalam perkara koneksitas, kesamaan pemahaman, ketepatan kewenangan, serta koordinasi yang terukur menjadi bagian penting untuk menjamin proses hukum berjalan secara objektif dan akuntabel.

“Kejaksaan dan TNI, khususnya melalui Bidang Pidana Militer, memiliki tanggung jawab bersama dalam penegakan hukum. Sinergi yang solid ini sangat penting agar penanganan perkara koneksitas di Jawa Timur berjalan transparan, akuntabel, dan berkeadilan,” tegas Dr. Abdul Qohar AF.

Penegasan tersebut mencerminkan komitmen kedua institusi untuk tidak hanya membangun komunikasi kelembagaan, tetapi juga memastikan setiap pelaksanaan tugas penegakan hukum dilakukan secara profesional, terukur, dan bertanggung jawab.

Perkara koneksitas memiliki karakteristik khusus karena dapat melibatkan subjek hukum yang berada dalam lingkup peradilan umum maupun peradilan militer. Karena itu, koordinasi antarlembaga menjadi faktor penting untuk memastikan proses penanganannya tetap berada dalam koridor hukum, kewenangan, serta prinsip keadilan.

Pertemuan kemudian ditutup dengan penyerahan cenderamata dan foto bersama.

Sinergi Kejati Jatim dan Pomdam V/Brawijaya diharapkan semakin kokoh sebagai bagian dari upaya bersama menjaga kepastian hukum, disiplin, profesionalisme, serta kondusivitas wilayah Jawa Timur.

Penegakan hukum harus berjalan tegak, profesional, dan tanpa kompromi terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Reporter: Excel AW

MSRI – Perspektif Akurat Terpercaya

Baca Juga

dibaca