Box Redaksi Media Suara Rakyat Indonesia

MSRI, SURABAYA - Ribuan juru parkir (jukir) resmi yang tergabung dalam Paguyuban Juru Parkir Surabaya (PJS) menggelar aksi demonstrasi sekaligus mogok kerja serentak di Kota Surabaya, Senin (31/8/2026).

Aksi tersebut menjadi bentuk penyampaian aspirasi para jukir terkait kebijakan dan tata kelola perparkiran di Surabaya, khususnya penerapan Digital Parking yang dinilai belum memberikan kepastian dan perlindungan yang memadai bagi jukir resmi.

Sejak sekitar pukul 08.00 WIB, massa mulai memadati kawasan Taman Mundu, depan Stadion Tambaksari. Massa kemudian bergerak menuju Balai Kota Surabaya untuk menyampaikan tuntutan sekaligus meminta ruang dialog langsung dengan Pemerintah Kota Surabaya.

PJS memperkirakan sekitar 5.000 jukir terlibat dalam aksi tersebut.

Ketua PJS, Bang Izul, memimpin langsung jalannya aksi. Dalam orasinya, ia menyampaikan lima tuntutan utama kepada Pemkot Surabaya.

LIMA TUNTUTAN PJS

1. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penerapan Digital Parking yang dinilai belum berpihak pada kepentingan jukir.

2. Memberikan perlindungan dan kepastian terhadap hak-hak jukir resmi di Kota Surabaya.

3. Membangun sistem perparkiran yang adil, transparan, dan manusiawi.

4. Melibatkan jukir dalam setiap proses penyusunan dan penerapan kebijakan perparkiran di Surabaya.

5. Meningkatkan kesejahteraan jukir sebagai bagian dari upaya menciptakan sistem perparkiran yang tertib, aman, nyaman, dan berkeadilan.

Sebagai bentuk itikad baik untuk membuka ruang komunikasi, PJS kemudian mengirimkan 10 orang perwakilan untuk masuk ke lingkungan Balai Kota Surabaya dan meminta dialog dengan pemerintah kota.

Namun, hingga berita ini diturunkan, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi belum menemui secara langsung perwakilan jukir yang datang membawa aspirasi tersebut.

“Harapan kami sederhana. Kami ingin duduk bersama, didengar, dan dilibatkan. Jangan sampai kebijakan tentang parkir dibuat tanpa mendengarkan suara jukir yang setiap hari berada di lapangan,” ujar Bang Izul di tengah berlangsungnya aksi.

MOGOK KERJA SERENTAK

Selain aksi demonstrasi, PJS juga melakukan mogok kerja secara serentak. Dampaknya, sejumlah titik parkir resmi di berbagai kawasan Surabaya tidak beroperasi selama aksi berlangsung.

Bagi PJS, mogok kerja tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi sekaligus tekanan agar persoalan yang dihadapi jukir memperoleh perhatian dan penyelesaian melalui dialog.

Hingga sore hari, massa masih bertahan di sekitar Balai Kota Surabaya sembari menunggu kepastian mengenai pertemuan dengan pihak Pemerintah Kota Surabaya.

Personel kepolisian dan Satpol PP tampak melakukan pengamanan serta pengaturan situasi di sekitar lokasi aksi untuk menjaga ketertiban dan kelancaran aktivitas masyarakat.

KETERANGAN KEPADA WARTAWAN MSRI

Saat memberikan keterangan kepada wartawan MSRI di sela-sela aksi, Ketua PJS Bang Izul menegaskan bahwa pihaknya tidak menutup pintu komunikasi dengan Pemerintah Kota Surabaya.

Menurutnya, inti persoalan yang dibawa dalam aksi bukan sekadar mengenai sistem pembayaran atau pengelolaan parkir, melainkan menyangkut kepastian keberadaan, perlindungan, keterlibatan, serta kesejahteraan jukir resmi dalam kebijakan perparkiran Kota Surabaya.

PJS, kata dia, berharap pemerintah tidak melihat aksi tersebut semata-mata sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan, tetapi sebagai aspirasi dari para pekerja lapangan yang selama ini menjadi bagian dari ekosistem pelayanan parkir di Kota Surabaya.

“Kami tidak ingin berhadap-hadapan dengan pemerintah. Kami ingin pemerintah hadir dan membuka ruang dialog. Jukir juga bagian dari masyarakat Surabaya. Kami hanya meminta kebijakan yang menyangkut kehidupan kami dibicarakan bersama dan tidak diputuskan sepihak,” tegas Bang Izul kepada wartawan MSRI.

Ia juga menyampaikan bahwa PJS tetap mengedepankan dialog, komunikasi, dan penyelesaian secara kondusif, sepanjang pemerintah memberikan ruang yang jelas bagi perwakilan jukir untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.

“Kami datang dengan niat baik. Kami membawa tuntutan, tetapi kami juga membawa solusi. Karena itu, kami berharap Pak Wali Kota berkenan menemui perwakilan kami dan mendengar langsung apa yang terjadi di lapangan,” lanjutnya.

Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kota Surabaya belum memberikan keterangan resmi mengenai tuntutan PJS maupun terkait belum ditemuinya perwakilan jukir oleh Wali Kota Eri Cahyadi.

MSRI akan terus memantau perkembangan aksi dan menunggu keterangan resmi dari Pemerintah Kota Surabaya sebagai bagian dari prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.

Reporter: Setiawan

MSRI - Perspektif Akurat Terpercaya

Baca Juga

dibaca