MSRI, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa komposisi koalisi pemerintahan saat ini dinilai sudah sangat efisien. Menurutnya, keberadaan delapan partai dalam koalisi justru menjadi bagian penting dalam membangun stabilitas pemerintahan di tengah besarnya tantangan mengelola Indonesia sebagai negara demokrasi.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam sambutannya pada penutupan Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Tambakberas, Jombang, Senin (31/8/2026).
“Kita ini sekarang delapan partai. Sudah, sudah luar biasa efisiennya. Banyak negara lain mungkin belasan partai, puluhan partai,” kata Prabowo.
Prabowo menjelaskan, sebagai bangsa besar yang memilih sistem demokrasi, koalisi antarkekuatan politik merupakan sebuah keniscayaan. Menurutnya, luas wilayah serta jumlah penduduk Indonesia membuat pemerintahan tidak mungkin hanya bertumpu pada satu partai politik.
Ia bahkan mengibaratkan luas wilayah Indonesia yang sangat besar, dengan cakupan yang menurutnya setara dengan kawasan Uni Eropa yang terdiri atas 27 negara.
“Berkoalisi itu untuk memimpin dan memerintah dan mengurus negara yang sebentar lagi 300 juta orang. Negara keempat terbesar di dunia. Ya, tidak mungkin negara sebesar ini dipimpin hanya satu partai,” ujar Prabowo.
Stabilitas Menjadi Kunci Pemerintahan
Lebih lanjut, Prabowo menekankan bahwa stabilitas politik dan pemerintahan merupakan faktor penting agar berbagai program pembangunan dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.
Ia membandingkan kondisi tersebut dengan sejumlah negara yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami pergantian kepemimpinan pemerintahan secara relatif cepat, di antaranya Jepang dan Inggris.
Menurut Prabowo, stabilitas diperlukan agar pemerintah dapat bekerja secara konsisten, menjaga kesinambungan kebijakan, serta memberikan kepastian dalam menjalankan agenda pembangunan nasional.
“Bagaimanapun pemerintahan membutuhkan stabilitas, ketenangan,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga kembali menanggapi kritik yang sebelumnya menyebut kabinet pemerintahannya sebagai “kabinet gemuk” dan dinilai kurang efisien.
Ia kemudian membandingkan jumlah anggota kabinet Indonesia dengan struktur pemerintahan Timor Leste. Prabowo menyebut Timor Leste memiliki hingga 28 anggota kabinet, meskipun jumlah penduduk dan luas wilayah negara tersebut jauh lebih kecil dibandingkan Indonesia.
“Jadi demikian pemerintah koalisi yang saya pimpin termasuk besar, tujuh partai dari delapan partai di parlemen dan kabinet yang saya susun pernah dikatakan kabinet gemuk, tidak efisien,” kata Prabowo.
Prabowo menilai perbandingan tersebut menunjukkan bahwa ukuran efektivitas pemerintahan tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah anggota kabinet maupun jumlah partai pendukung, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah menjaga stabilitas dan menjalankan roda pemerintahan secara efektif.
Dengan demikian, koalisi yang dibangun pemerintah saat ini dipandang sebagai instrumen politik untuk menjaga stabilitas sekaligus memastikan agenda pembangunan nasional dapat berjalan secara terarah dan berkesinambungan. (*)
MSRI - Perspektif Akurat Terpercaya
dibaca

Posting Komentar
Hi Please, Do not Spam in Comments