MSRI, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus memperkuat kualitas layanan investasi melalui digitalisasi perizinan dan pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi Pemkot Surabaya untuk mengejar target realisasi investasi sebesar Rp43 triliun pada 2026.
Penguatan layanan tersebut mendapat perhatian dalam kunjungan Tim Pelaksana Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Daerah bersama Tim Panel Penilai Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM ke Balai Kota Surabaya, Kamis (20/8/2026).
Kunjungan itu merupakan bagian dari proses verifikasi lapangan dan wawancara dalam rangka Anugerah Layanan Investasi (ALI) 2026.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, Pemkot Surabaya telah mengembangkan sistem pelayanan investasi yang terintegrasi dengan dukungan teknologi digital dan AI. Sistem tersebut memungkinkan proses perizinan dipantau secara real time, mulai dari jumlah permohonan yang masuk hingga berkas yang telah diselesaikan.
Menurut Eri, digitalisasi bukan sekadar mengubah layanan manual menjadi layanan berbasis teknologi. Lebih dari itu, sistem yang dibangun diarahkan untuk memberikan kepastian, transparansi, serta kemudahan bagi masyarakat dan pelaku usaha.
"Sistem kami memungkinkan pemantauan real-time dari ruang kerja. Berapa izin yang masuk dan selesai, semua terpantau. Kami juga menyediakan Klinik Investasi yang mendampingi investor, mulai dari perhitungan Break Even Point (BEP) hingga estimasi lama pembangunan," kata Eri.
Pemkot Surabaya juga menghadirkan Klinik Investasi sebagai ruang pendampingan bagi pelaku usaha dan investor. Pendampingan diberikan untuk menjawab berbagai kebutuhan investasi, mulai dari penghitungan BEP hingga estimasi waktu pembangunan.
Pemanfaatan AI semakin memperluas akses investor terhadap informasi proses perizinan. Pemohon dapat memantau perkembangan berkas melalui telepon pintar sehingga proses pelayanan menjadi lebih terbuka dan mudah dipantau.
Bagi Pemkot Surabaya, kepastian layanan menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun kepercayaan investor. Proses perizinan yang transparan dan bebas dari pungutan di luar ketentuan dinilai dapat menciptakan iklim usaha yang lebih sehat.
"Ketika ada kepastian dan tidak ada biaya di luar ketentuan, trust atau kepercayaan investor akan terbangun. Hasilnya, investasi bergerak dan perekonomian Surabaya ikut tumbuh," tutur Eri.
Untuk 2026, Pemkot Surabaya menargetkan realisasi investasi mencapai Rp43 triliun. Target tersebut lebih tinggi dibandingkan capaian maupun target pada tahun-tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp35 triliun hingga Rp36 triliun.
Berbagai inovasi pelayanan tersebut diharapkan mampu menjadi salah satu instrumen untuk mendorong pencapaian target investasi sekaligus memberikan pengalaman pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan terukur bagi para pelaku usaha yang memilih Kota Pahlawan sebagai lokasi investasi.
Namun, Eri menegaskan bahwa penghargaan ALI bukan menjadi tujuan utama dari berbagai inovasi yang dilakukan Pemkot Surabaya.
Menurutnya, penghargaan hanyalah konsekuensi positif dari upaya pemerintah dalam memperbaiki kualitas pelayanan. Sasaran akhirnya tetap pada bergeraknya perekonomian dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
«"Penghargaan itu bonus. Sasaran utama kami adalah investasi bergerak, kemiskinan dan stunting berkurang, serta masyarakat sejahtera," ungkapnya.»
Verifikasi Tak Sekadar Administrasi
Sementara itu, Direktur Kerja Sama Pelaksanaan Berusaha Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Hasyim Daeng Barang, mengatakan kunjungan tim penilai dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara paparan yang disampaikan Pemkot Surabaya dengan kondisi pelayanan di lapangan.
"Kami hadir bersama Wakil Ketua Kadin untuk mengecek apakah fasilitas dan pelayanan yang dipaparkan sudah sesuai dengan data di lapangan," kata Hasyim.
Penilaian ALI 2026 mencakup dua aspek utama, yakni kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB).
Proses verifikasi tidak berhenti pada pemeriksaan dokumen, data, dan fasilitas pelayanan. Tim penilai juga melakukan wawancara secara langsung dengan jajaran DPMPTSP, perangkat daerah teknis yang menangani perizinan, hingga puluhan pelaku usaha dari berbagai sektor.
Para pelaku usaha yang dilibatkan berasal dari sejumlah sektor, di antaranya perhotelan, pusat perbelanjaan, rumah sakit, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Hasyim menegaskan, proses tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa inovasi dan fasilitas pelayanan yang dipaparkan pemerintah daerah benar-benar berjalan serta memberikan manfaat bagi dunia usaha.
"Melalui proses tersebut, tim penilai ingin memastikan bahwa berbagai inovasi dan fasilitas yang disampaikan Pemkot Surabaya benar-benar dirasakan oleh pelaku usaha serta berjalan efektif dalam mendukung kemudahan berusaha di Kota Pahlawan," tutupnya.
Bagi MSRI, target investasi Rp43 triliun bukan semata persoalan angka. Target tersebut sekaligus menjadi ujian terhadap seberapa efektif pemerintah daerah mampu menerjemahkan digitalisasi menjadi pelayanan yang benar-benar dirasakan investor dan pelaku usaha.
Pemanfaatan AI dalam layanan publik patut diapresiasi sepanjang teknologi tersebut tidak berhenti pada aspek pencitraan digital, melainkan menghasilkan kepastian proses, keterbukaan informasi, efisiensi waktu, serta minimnya ruang bagi praktik pelayanan yang tidak transparan.
Dalam konteks investasi, kecepatan memang penting. Namun, kepastian jauh lebih penting. Investor membutuhkan kejelasan mengenai proses, waktu, biaya, dan mekanisme pelayanan. Karena itu, keberhasilan transformasi digital Pemkot Surabaya idealnya tidak hanya diukur dari kecanggihan sistem, tetapi dari pengalaman nyata para pelaku usaha ketika menggunakannya.
Di sisi lain, target Rp43 triliun perlu ditempatkan sebagai bagian dari agenda pembangunan yang lebih luas. Investasi semestinya tidak berhenti pada masuknya modal, tetapi mampu menciptakan lapangan kerja, menggerakkan sektor UMKM, meningkatkan aktivitas ekonomi, serta pada akhirnya memberi dampak terhadap kesejahteraan warga.
Dengan kata lain, teknologi adalah alat, investasi adalah penggerak, sementara kesejahteraan masyarakat tetap menjadi tujuan akhirnya.
Di titik inilah kualitas pelayanan publik akan diuji: bukan ketika penghargaan diberikan, tetapi ketika investor memperoleh kepastian, pelaku usaha mendapatkan kemudahan, dan masyarakat merasakan manfaat nyata dari pertumbuhan ekonomi Surabaya.
Reporter: Excel AW
MSRI - Perspektif • Akurat • Terpercaya
dibaca
Posting Komentar
Hi Please, Do not Spam in Comments