Box Redaksi Media Suara Rakyat Indonesia

Dok, foto: Skandal MBG Lombok Timur: Ulat Hidup di Piring Siswa, FKKM NTB Desak Penutupan Permanen—Terendus Dugaan IPAL Bermasalah dan Lemahnya Pengawasan.

MSRI, LOMBOK TIMUR - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang sebagai solusi pemenuhan gizi anak bangsa justru tercoreng serius. Temuan mengejutkan terjadi pada 8 April 2026, ketika investigasi lanjutan menguatkan beredarnya video yang memperlihatkan seekor ulat hidup merayap di dalam menu sayur yang disajikan kepada siswa SMP Islam Al-Halim, Kampung Baru, Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak.

Peristiwa yang pertama kali mencuat pada Senin (6/4/2026) itu kini berkembang menjadi sorotan tajam publik. Bukan sekadar persoalan makanan basi, tetapi indikasi nyata kegagalan sistemik dalam pengelolaan program publik yang menyasar kelompok paling rentan anak-anak sekolah.

Rekaman visual yang beredar luas memperlihatkan kondisi makanan yang jauh dari standar kelayakan konsumsi. Kehadiran ulat hidup di atas piring siswa menjadi simbol telanjang runtuhnya kontrol higienitas dan pengawasan mutu yang semestinya bersifat absolut.

Berdasarkan penelusuran di lapangan, menu tersebut didistribusikan oleh dapur SPPG YPIT Dhiaul Fikri di Desa Pijot. Situasi semakin kompleks setelah muncul dugaan keterkaitan pengelola dapur dengan seorang pimpinan pondok pesantren di Kecamatan Sakra Barat, yang disebut-sebut juga memiliki afiliasi dalam struktur partai politik di NTB.

Di titik ini, persoalan tidak lagi berdiri sebagai insiden sanitasi semata, melainkan mulai mengarah pada dugaan konflik kepentingan dalam distribusi program negara.

Sejumlah siswa dilaporkan menolak mengonsumsi makanan tersebut setelah menyaksikan langsung ulat yang masih bergerak. Rasa jijik dan kekhawatiran akan dampak kesehatan menjadi reaksi spontan yang mencerminkan kegagalan perlindungan terhadap peserta didik.

Secara akademik dan dalam perspektif kebijakan publik, insiden ini masuk dalam kategori kelalaian berat (gross negligence) sebuah kondisi di mana standar dasar keamanan pangan diabaikan secara fatal.

Hal ini menandakan tidak berfungsinya sistem quality control, mulai dari pengolahan, distribusi, hingga pengawasan akhir di tingkat penerima.

Sekretaris Forum Komunikasi dan Kajian Masyarakat NTB (FKKM NTB), Budi Sutomo, SH., menyampaikan sikap tegas saat memberikan keterangan kepada wartawan Media Suara Rakyat Indonesia (MSRI).

“Ini bukan sekadar kelalaian teknis. Ini kegagalan sistemik yang membahayakan kesehatan anak-anak. Kami mendesak adanya penutupan permanen terhadap dapur tersebut,” ujarnya.

Ia juga menyoroti dugaan serius terkait instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang dinilai tidak memenuhi standar.

“Jika IPAL bermasalah, maka potensi kontaminasi menjadi sangat tinggi. Harus dilakukan audit menyeluruh, tidak bisa parsial,” tegasnya.

Pernyataan tersebut memperkuat dugaan bahwa persoalan yang terjadi bukan hanya di permukaan. Buruknya pengelolaan limbah berpotensi menjadi salah satu faktor yang memperparah kualitas makanan yang diproduksi.

Di sisi lain, pihak pengelola dapur hanya menyampaikan permohonan maaf melalui pesan singkat. Mereka mengklaim telah melakukan evaluasi internal dan turun langsung ke lokasi sejak kejadian mencuat.

Namun, respons tersebut dinilai belum menjawab substansi persoalan. Minimnya transparansi serta absennya langkah korektif yang terukur justru memperdalam krisis kepercayaan publik terhadap program MBG.

Skandal ini kini berkembang menjadi alarm serius bagi tata kelola program sosial pemerintah. Dari yang semula dirancang sebagai intervensi gizi nasional, kasus ini justru membuka potensi praktik kelalaian, lemahnya pengawasan, hingga dugaan konflik kepentingan yang berkelindan.

Publik menanti: apakah negara akan bertindak tegas dan transparan, atau justru membiarkan kasus ini meredup tanpa pertanggungjawaban yang jelas.

{Tim/Red}

Baca Juga

dibaca