Box Redaksi Media Suara Rakyat Indonesia

MSRI, SIDOARJO – Pengelolaan anggaran program ketahanan pangan Tahun Anggaran 2025 di Desa Terik, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, menjadi sorotan publik. Program yang dijalankan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tersebut dinilai belum menunjukkan capaian yang optimal serta belum sepenuhnya memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Sejumlah warga menyampaikan bahwa pelaksanaan program terkesan berjalan lambat. Bahkan, beberapa kegiatan disebut belum terealisasi secara maksimal hingga mendekati akhir tahun anggaran. Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius terkait efektivitas perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan program di tingkat desa.

“Jika anggaran telah dialokasikan, semestinya manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Namun hingga saat ini, dampaknya belum terlihat signifikan,” ungkap salah satu warga kepada wartawan Media Suara Rakyat Indonesia (MSRI).

Menanggapi hal tersebut, Pemimpin Redaksi Media Suara Rakyat Indonesia (MSRI), Slamet Pramono akrab disapa Bram menilai pentingnya keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan anggaran desa. Bahwa setiap program yang bersumber dari dana publik wajib dikelola secara transparan, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

“MSRI mendorong adanya keterbukaan dari seluruh pihak terkait, serta perlunya pengawasan yang lebih ketat agar setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.

Sorotan publik tersebut berkembang menjadi desakan agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran, khususnya pada sektor ketahanan pangan yang menjadi program strategis. Aspek transparansi dan akuntabilitas dinilai krusial dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan desa.

Sejalan dengan itu, MSRI juga mendorong Inspektorat Kabupaten Sidoarjo untuk turun tangan melakukan audit dan pemeriksaan secara komprehensif. Langkah ini dianggap penting guna memastikan penggunaan anggaran telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mengantisipasi potensi penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Di sisi lain, Pemerintah Desa Terik diharapkan segera memberikan klarifikasi resmi dan terbuka kepada publik. MSRI menilai penjelasan yang transparan sangat diperlukan untuk meluruskan informasi yang berkembang sekaligus meredam keresahan masyarakat.

Sebagai bentuk komitmen terhadap fungsi kontrol sosial, MSRI akan terus mengawal perkembangan isu ini serta membuka ruang konfirmasi bagi seluruh pihak terkait guna menjaga keberimbangan informasi.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Desa Terik belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai sorotan yang mencuat di tengah masyarakat.

{Tim/Red}

Baca Juga

dibaca