Box Redaksi Media Suara Rakyat Indonesia

MSRI, SURABAYA – Ketiadaan anggaran operasional bagi wartawan peliput di lingkungan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) menjadi perhatian publik. Di tengah tuntutan profesionalisme dan kecepatan informasi, para insan pers tetap menjalankan tugas jurnalistiknya dengan mengandalkan biaya pribadi, mulai dari transportasi, konsumsi, hingga waktu kerja di lapangan.

Kondisi ini dikonfirmasi langsung oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jatim, Adnan Sulistiyono. Saat memberikan keterangan kepada wartawan Media Suara Rakyat Indonesia (MSRI), ia menyampaikan bahwa saat ini memang tidak tersedia anggaran untuk kegiatan konferensi pers maupun dukungan operasional lainnya.

“Iya, memang saat ini tidak ada anggaran karena efisiensi,” ujarnya melalui pesan singkat, Jumat (17/4/2026).

Adnan juga menyampaikan permohonan maaf kepada rekan-rekan wartawan yang selama ini tetap konsisten hadir meliput berbagai agenda, termasuk perkembangan penanganan perkara di Kejati Jatim. Ia mengakui bahwa kondisi tersebut menjadi konsekuensi dari kebijakan efisiensi anggaran yang tengah diberlakukan.

Situasi ini menegaskan realitas di lapangan: ketika efisiensi menjadi prioritas, dedikasi wartawan justru tidak ikut disederhanakan. Mereka tetap hadir, bekerja, dan menyajikan informasi bagi publik tanpa mengurangi standar profesionalisme meski dukungan yang diharapkan belum sepenuhnya sejalan.

Menanggapi hal tersebut, Pemimpin Redaksi Media Suara Rakyat Indonesia (MSRI), Slamet Pramono yang akrab disapa Bram, menilai bahwa kondisi ini menjadi refleksi penting bagi semua pihak, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara kebijakan efisiensi dan kualitas komunikasi publik.

“Kami memahami adanya kebijakan efisiensi anggaran. Namun di sisi lain, perlu disadari bahwa kerja jurnalistik bukan sekadar hadir dan meliput, melainkan bagian dari tanggung jawab publik dalam menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang. Dukungan terhadap kerja-kerja pers sejatinya bukan soal fasilitas semata, tetapi tentang menjaga ekosistem informasi yang sehat,” ujar Bram saat memberikan keterangan.

Ia juga menambahkan, kemitraan antara institusi penegak hukum dan media seharusnya tetap dijaga secara proporsional dan profesional, mengingat peran pers sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat.

“Dalam situasi seperti ini, barangkali yang perlu dijaga bukan hanya efisiensi anggaran, tetapi juga efisiensi dalam mengelola kepercayaan publik. Sebab pada akhirnya, transparansi dan keterbukaan informasi adalah investasi jangka panjang yang nilainya jauh melampaui angka-angka dalam anggaran,” imbuhnya.

Sejumlah kalangan pun menilai, keterbatasan anggaran semestinya tidak mengurangi perhatian terhadap kemitraan strategis dengan media. Mengingat, hubungan antara institusi penegak hukum dan pers bukan sekadar formalitas, melainkan bagian penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat.

Di tengah tingginya kebutuhan publik akan informasi yang cepat, akurat, dan terpercaya, peran wartawan tetap menjadi garda terdepan. Barangkali, efisiensi anggaran memang tak terhindarkan, namun menjaga kualitas komunikasi publik termasuk melalui dukungan terhadap kerja jurnalistik—kiranya tetap layak menjadi prioritas yang tidak ikut “dihemat.”

Reporter : Yunus86

Editor : Redaksi MSRI

Baca Juga

dibaca