Box Redaksi Media Suara Rakyat Indonesia

MSRI, LOMBOK TIMUR NTB - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang semestinya menjadi instrumen intervensi negara dalam mengatasi kerentanan gizi, kini justru menghadirkan paradoks yang mengusik nalar publik. Di Kecamatan Peringgasela, Desa Rempung, pelaksanaan program melalui SPPG “Berkah Kasih Ibu” diduga menyimpang dari desain normatif kebijakan, sekaligus membuka ruang dugaan konflik kepentingan yang melibatkan lingkar kekuasaan lokal.

Sorotan tidak hanya berhenti pada aspek teknis distribusi, tetapi merembet ke struktur relasi kuasa: ketika pelaksana program diduga memiliki kedekatan langsung dengan otoritas tertinggi daerah istri bupati maka problem yang muncul bukan sekadar maladministrasi, melainkan potensi oligarkisasi program publik.

Menu Instan untuk Kelompok Rentan: Kegagalan atau Kesengajaan?

Secara konseptual, MBG dirancang sebagai intervensi berbasis kebutuhan biologis kelompok rentan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang mensyaratkan makanan siap saji dengan kandungan gizi terukur. Namun fakta lapangan justru menunjukkan distribusi tepung terigu dan mie instan, produk yang secara nutrisi problematik jika dijadikan substitusi pangan utama.

Pertanyaan mendasarnya sederhana namun menggigit: apakah ini bentuk ketidakmampuan teknokratis, atau justru pilihan rasional demi efisiensi biaya dan akumulasi keuntungan?

Jika merujuk pada petunjuk teknis, distribusi bahan mentah jelas menyimpang. Lebih jauh, pemberian produk instan mengindikasikan reduksi serius terhadap esensi program: dari pemenuhan gizi menjadi sekadar penyaluran barang.

Larangan Produk Pabrikan yang Diabaikan: Siapa Diuntungkan?

Juknis MBG secara eksplisit mendorong penggunaan produk lokal berbasis UMKM sebagai bagian dari strategi penguatan ekonomi rakyat. Namun yang terjadi justru sebaliknya, produk industri besar mengambil alih ruang distribusi.

Di titik ini, problemnya menjadi struktural. Ketika rantai pasok tidak lagi berpihak pada ekonomi lokal, maka patut diduga ada preferensi tertentu yang bekerja di balik kebijakan operasional. Apakah ini sekadar kelalaian, atau ada jejaring kepentingan yang lebih kompleks?

Ekspansi Dapur: Dari Program Sosial ke Dugaan Imperium Bisnis

Informasi yang beredar menyebutkan bahwa jejaring dapur MBG yang dikelola keluarga bupati diperkirakan mencapai lebih dari 20 titik. Jika benar, maka ini bukan lagi sekadar pelaksanaan program, melainkan ekspansi sistematis yang menyerupai model bisnis terintegrasi.

Dalam perspektif ekonomi-politik, fenomena ini mengarah pada apa yang disebut sebagai state capture at the local level di mana program negara tidak lagi netral, melainkan dikapitalisasi oleh elite yang memiliki akses terhadap kekuasaan.

Kritik Sipil dan Bungkamnya Legislatif

Ketua Gerakan Pemuda Sasak Bersatu (GPS), Zaini Hasyari, SH. melontarkan kritik keras yang mencerminkan kekecewaan publik terhadap praktik ini.

“Ini bukan sekadar pelanggaran teknis, ini soal moral kekuasaan. Jangan sampai program negara dijadikan alat legitimasi kepentingan pribadi. Hukum tidak boleh tunduk pada relasi keluarga,” tegasnya.

Namun yang lebih mengkhawatirkan adalah sikap legislatif daerah yang terkesan pasif. Surat permohonan hearing yang telah dilayangkan tak kunjung mendapat respons. Dalam teori demokrasi, ini mencerminkan kegagalan fungsi checks and balances ketika pengawas justru kehilangan daya kritisnya.

IPAL dan Simbolisme Pembangunan Semu

Persoalan lain muncul dari dugaan tidak berfungsinya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Jika benar hanya menjadi formalitas administratif, maka ini mempertegas pola lama: pembangunan yang lebih menekankan simbol daripada substansi.

Dalam konteks ini, IPAL bukan sekadar fasilitas teknis, melainkan metafora dari tata kelola terlihat ada, tetapi tidak bekerja.

Penutup: Gizi, Kekuasaan, dan Ujian Integritas

Kasus ini menyingkap problem klasik dalam birokrasi lokal: ketika kekuasaan bersinggungan dengan kepentingan keluarga, batas antara pelayanan publik dan akumulasi privat menjadi kabur.

Program MBG seharusnya menjadi manifestasi kehadiran negara dalam melindungi yang lemah. Namun jika yang terjadi justru komodifikasi program oleh elite, maka yang runtuh bukan hanya kualitas kebijakan, tetapi juga legitimasi moral pemerintah itu sendiri.

{Tim/Red}

Baca Juga

dibaca