MSRI, SURABAYA - Surabaya kembali menegaskan ambisinya sebagai kota berbasis teknologi dengan rencana pemasangan ratusan kamera pengawas di berbagai titik strategis. Narasi yang dibangun sederhana namun kuat: keamanan meningkat, pelayanan publik membaik, dan ruang-ruang kota semakin tertata. Di atas kertas, langkah ini layak diapresiasi. Namun, seperti banyak kebijakan berbasis teknologi lainnya, pertanyaan mendasar justru kerap luput dari sorotan apakah sistem ini benar-benar dirancang untuk kepentingan publik, atau sekadar menjadi etalase modernisasi?
Pengawasan berbasis CCTV bukan sekadar soal memasang perangkat. Ia menyangkut tata kelola data, mekanisme pengawasan, hingga akuntabilitas penggunaan anggaran. Dalam konteks ini, publik berhak mengetahui: siapa yang mengelola data rekaman, berapa lama data disimpan, siapa saja yang memiliki akses, dan bagaimana perlindungan terhadap potensi penyalahgunaan dijamin. Tanpa kejelasan ini, teknologi justru berpotensi menciptakan ruang abu-abu baru di mana kontrol meningkat, tetapi transparansi melemah.
Lebih jauh, efektivitas sistem pengawasan juga perlu diuji secara jujur. Apakah pemasangan ratusan kamera benar-benar berdampak signifikan terhadap penurunan pelanggaran atau tindak kriminal? Ataukah ia hanya menjadi simbol kehadiran negara di ruang publik tanpa diiringi evaluasi berbasis data yang terbuka? Pengalaman di berbagai daerah menunjukkan, teknologi tanpa tata kelola yang baik sering kali berakhir sebagai proyek mahal dengan manfaat yang tidak sebanding.
Aspek anggaran pun tidak boleh luput dari perhatian. Dalam setiap proyek berskala besar, potensi inefisiensi hingga penyimpangan selalu mengintai. Transparansi dalam proses pengadaan, spesifikasi teknis, hingga pihak pelaksana harus dibuka secara terang kepada publik. Bukan semata untuk mencegah kecurangan, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
Di titik inilah peran pemerintah diuji. Modernisasi tidak cukup hanya dengan menghadirkan teknologi, tetapi juga dengan membangun kepercayaan publik melalui keterbukaan informasi. Tanpa itu, narasi “kota pintar” berisiko kehilangan substansinya, berubah menjadi sekadar slogan yang indah namun hampa.
Media Suara Rakyat Indonesia (MSRI) memandang bahwa kebijakan pemasangan CCTV harus diiringi dengan komitmen kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah Kota Surabaya perlu membuka ruang pengawasan publik yang nyata bukan hanya melalui laporan formal, tetapi juga dengan menyediakan akses informasi yang mudah, jelas, dan dapat diuji.
Pemimpin Redaksi MSRI, Slamet Pramono yang akrab disapa Bram, menegaskan bahwa modernisasi tidak boleh dijadikan tameng untuk mengaburkan tanggung jawab publik.
“Teknologi itu penting, tetapi yang jauh lebih penting adalah keberanian untuk transparan. Publik tidak hanya butuh diawasi, tetapi juga berhak mengawasi. Jika sistem ini benar-benar untuk kepentingan masyarakat, maka tidak boleh ada yang ditutup-tutupi—baik dari sisi anggaran, pengelolaan data, maupun evaluasi dampaknya,” ujarnya.
Bram juga mengingatkan bahwa peran media tidak berhenti pada pemberitaan seremonial.
“Kami di MSRI akan terus mengawal kebijakan ini secara kritis dan independen. Sebab, kepercayaan publik tidak dibangun dari klaim, melainkan dari keterbukaan dan konsistensi dalam mempertanggungjawabkan setiap kebijakan,” tambahnya.
Pada akhirnya, teknologi hanyalah alat. Ia bisa menjadi instrumen kemajuan, tetapi juga bisa menjadi sumber persoalan baru jika tidak dikelola dengan bijak. Pertanyaannya kini sederhana: apakah pengawasan yang diperluas ini benar-benar untuk melindungi warga, atau justru menciptakan lapisan kontrol yang sulit diawasi balik oleh publik?
Jawaban atas pertanyaan itu tidak cukup disampaikan dalam konferensi pers. Ia harus dibuktikan melalui kebijakan yang transparan, pelaksanaan yang akuntabel, dan keberanian untuk diaudit secara terbuka. Di sanalah letak kepercayaan publik dipertaruhkan.
{Redaksi MSRI}
dibaca
Posting Komentar
Hi Please, Do not Spam in Comments