Box Redaksi Media Suara Rakyat Indonesia

Dok, foto: Respons DLH Jombang Dinilai Tidak Serius, Dugaan Pencemaran Limbah CV Suga Putra Berkah Terus Meresahkan Warga.

MSRI, JOMBANG - Dugaan pencemaran lingkungan yang diduga dilakukan oleh CV Suga Putra Berkah di Desa Sentul, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, terus menjadi sorotan warga. Limbah cair yang diduga mengalir ke saluran irigasi dan area persawahan memicu kekhawatiran serius akan dampaknya terhadap pertanian serta kualitas lingkungan di sekitar permukiman. Namun hingga kini, penanganan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jombang dinilai belum menunjukkan sikap tegas dan terkesan berlarut-larut.

Warga mengeluhkan adanya perubahan warna air, bau menyengat, serta kekhawatiran terhadap kondisi tanaman padi yang bergantung pada aliran irigasi tersebut. Saluran air yang selama ini menjadi sumber penghidupan petani kini justru dicurigai membawa ancaman pencemaran yang berdampak jangka panjang.

Aduan masyarakat telah disampaikan kepada DLH Kabupaten Jombang. Namun alih-alih direspons dengan langkah cepat dan tegas, instansi pengawas lingkungan itu justru menempuh jalur prosedural yang panjang. Dalam komunikasi antara pelapor dan pihak DLH, terlihat adanya sikap menunggu yang dinilai berlebihan.

“Kami baru bisa pastikan setelah data-data kami lihat semuanya, mas. Tidak hanya berdasarkan aduan saja, siapa tahu nanti ada hal-hal lain di luar aduan,” ungkap pihak DLH dalam percakapan tersebut.

Pernyataan ini menuai kritik karena laporan warga seharusnya menjadi dasar awal penindakan, terutama jika dugaan pencemaran telah berdampak langsung pada sawah dan lingkungan permukiman. Publik menilai, kehati-hatian tidak seharusnya mengorbankan kecepatan perlindungan lingkungan.

Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jombang, Miftahul Ulum, S.T., M.Si., membenarkan bahwa di pabrik CV Suga Putra Berkah telah tersedia sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Namun, ia mengakui bahwa sistem tersebut belum sepenuhnya optimal.

“IPAL sudah ada, namun masih perlu penyesuaian,” tulis Miftahul Ulum dalam pesannya.

Pernyataan ini justru memunculkan pertanyaan serius dari publik. Jika IPAL masih dalam tahap penyesuaian, mengapa aktivitas produksi perusahaan tetap berjalan tanpa pengawasan ketat, sementara dugaan pencemaran telah dirasakan langsung oleh warga?

Terkait limbah yang disebut-sebut telah mencemari aliran irigasi dan persawahan, Miftahul Ulum meminta agar masyarakat dan media menunggu hasil audit menyeluruh yang sedang disiapkan oleh DLH.

“Sebaiknya kita tunggu hasil audit keseluruhan nanti, mas,” tulisnya.

Ketika ditanya lebih lanjut mengenai estimasi waktu penyampaian hasil audit tersebut, Ulum menyebutkan bahwa proses itu kemungkinan baru bisa disampaikan setelah Lebaran.

“Mungkin habis Lebaran, mas. Tetap tunggu probity,” lanjutnya.

Pernyataan ini kembali menimbulkan kekecewaan di tengah masyarakat. Pasalnya, menunggu hingga setelah Lebaran berarti memberi waktu berbulan-bulan tanpa kepastian, sementara dugaan pencemaran dikhawatirkan terus terjadi setiap hari. Warga menilai, sikap “menunggu audit” tidak sebanding dengan risiko kerusakan lingkungan dan potensi kerugian petani.

Sejumlah pemerhati lingkungan menilai, DLH sejatinya memiliki kewenangan untuk mengambil langkah sementara, seperti inspeksi mendadak, pengambilan sampel air secara transparan, pembatasan operasional, hingga sanksi administratif apabila ditemukan ketidaksesuaian. Langkah-langkah tersebut dinilai lebih mencerminkan fungsi pengawasan aktif, bukan sekadar administratif.

Kasus dugaan pencemaran limbah CV Suga Putra Berkah ini kembali membuka ruang kritik terhadap penegakan hukum lingkungan di Kabupaten Jombang. Publik mempertanyakan apakah perlindungan lingkungan dan kepentingan petani benar-benar menjadi prioritas, atau justru kalah oleh kepentingan industri dan alasan prosedural.

Warga Desa Sentul kini hanya berharap ada ketegasan, keterbukaan, dan keberanian dari DLH Jombang untuk bertindak cepat. Sebab jika pencemaran terus dibiarkan, yang terancam bukan hanya sawah dan irigasi, tetapi juga kesehatan masyarakat serta kepercayaan publik terhadap aparat pengawas lingkungan.

{Cak Loem/Team}

Baca Juga

dibaca