Box Redaksi Media Suara Rakyat Indonesia

Dok, foto: Demokrasi Dipukul Pentungan: Ketika Bupati Membisu dan Aparat Menjadi Algojo di Lombok Timur. Kamis (22/1/2026).

MSRI, LOMBOK TIMUR - Peristiwa di Kantor Bupati Lombok Timur hari ini menorehkan catatan kelam dalam perjalanan demokrasi lokal. Negara yang seharusnya hadir sebagai pelindung hak-hak warga justru tampil sebagai wajah kekuasaan yang represif—sebuah mesin kekerasan yang bergerak di bawah kepemimpinan yang absen secara moral dan politik. Kamis (22/1/2026).

Aksi mahasiswa dan masyarakat—lebih dari 300 orang—yang semestinya menjadi ruang sah untuk menyuarakan aspirasi publik, berujung ricuh. Alih-alih dialog dan respons substantif, yang tertinggal justru darah, gigi patah, luka terbuka, serta tanda tanya besar tentang legitimasi dan etika kekuasaan di daerah ini.

Kericuhan tersebut bukanlah letupan spontan semata, melainkan konsekuensi struktural dari kepemimpinan yang enggan membuka ruang komunikasi.

Ketika massa menuntut kehadiran bupati sebagai representasi otoritas publik, yang terjadi justru penguncian akses dialog. Kekosongan kepemimpinan itulah yang kemudian diisi oleh aparat dengan pendekatan koersif—sebuah pilihan yang bertentangan secara prinsip dengan nilai civil policing, democratic accountability, dan semangat negara hukum.

Negara gagal membaca tanda peringatan, lalu memilih jalan pintas: represi.

Dua kader HIMMAH NWDI menjadi korban nyata dari kegagalan tersebut. Bima Tian, dengan pelipis robek dan tujuh jahitan, menjadi simbol tubuh warga yang diperlakukan sebagai ancaman.

Sementara Mariadi mengalami luka lebih parah: cedera di mulut, lima gigi hilang, satu patah—sebuah kekerasan yang bukan hanya melukai fisik, tetapi juga merendahkan martabat manusia. Keduanya kini menjalani perawatan intensif di IGD RSUD dr. R. Soedjono Selong.

Kesaksian Ketua IT99, Hadiyat Dinata, memperkuat dugaan adanya penggunaan kekuatan berlebihan. Pemeriksaan medis menemukan logam yang diduga besi di area gigi korban Mariadi—indikasi bahwa pentungan aparat berfungsi bukan sebagai alat pengendalian massa, melainkan sebagai instrumen penghancur. Ini bukan sekadar pelanggaran prosedur pengamanan; ini adalah kriminalisasi terhadap ekspresi politik.

Kecaman keras datang dari Ketua Pemuda NWDI Lombok Timur, Muhammad Mahsar, yang menilai tindakan pemukulan sebagai bukti nyata hilangnya kendali aparat di lapangan, serta kelalaian bupati sebagai penanggung jawab tertinggi pemerintahan daerah. Sikap bupati yang dingin, membisu, dan menolak menemui massa bukanlah bentuk netralitas—melainkan keputusan politik yang secara kausal mendorong eskalasi konflik. Dalam teori kepemimpinan publik, absennya pemimpin pada saat krisis sering kali menjadi katalis utama kekerasan vertikal dan horizontal.

Lebih jauh, Ketua IT99 mengingatkan fakta penting yang kerap diabaikan penguasa: jabatan bupati adalah mandat politik yang rapuh. Dengan perolehan suara 34,56% pada Pilkada sebelumnya, legitimasi tersebut semestinya dikelola dengan kehati-hatian, empati, serta komitmen pada dialog—bukan dengan arogansi dan pembungkaman. Dalam demokrasi elektoral, mandat minoritas yang dikelola secara represif hanya akan mempercepat delegitimasi kekuasaan.

Peristiwa ini menelanjangi satu kesimpulan pahit: Lombok Timur sedang berada di bawah bayang-bayang kekuasaan yang gagal membedakan kritik dari ancaman. Aparat berubah menjadi kepalan tangan negara, bupati memilih bersembunyi, dan rakyat menanggung luka—secara fisik maupun demokratis.

Jika kekerasan ini dinormalisasi, maka demokrasi lokal hanya akan menjadi ritual lima tahunan tanpa etika, tanpa dialog, dan tanpa tanggung jawab.

Hari ini, yang berdarah bukan hanya mahasiswa—yang runtuh adalah nalar pemerintahan. Dan sejarah selalu mencatat: kekuasaan yang memilih pentungan daripada dialog, sejatinya sedang menggali kuburnya sendiri.

Reporter : SHerman

Editor : Redaksi MSRI

Baca Juga

dibaca