Box Redaksi Media Suara Rakyat Indonesia

MSRI, SURABAYA - Memasuki awal tahun, Surabaya kembali menunjukkan karakter sebagai kota besar yang memilih stabilitas sebagai kekuatan. Tidak banyak perubahan mencolok di ruang publik, namun di balik itu terdapat kesinambungan kebijakan dan kepemimpinan yang menjaga ritme kota tetap berjalan.

Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya lebih difokuskan pada keberlanjutan program yang telah berjalan, mulai dari pelayanan publik, perawatan infrastruktur, hingga penataan lingkungan. Pendekatan ini dinilai mampu menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi tanpa menimbulkan kegaduhan kebijakan di tengah masyarakat.

Sejumlah warga mengaku merasakan langsung dampak stabilitas tersebut.

“Saya melihat Surabaya sekarang lebih tenang. Tidak banyak perubahan tiba-tiba, tapi pelayanan tetap jalan. Buat kami warga kecil, yang penting kebutuhan dasar terpenuhi,” ujar Bejo (45), warga Kecamatan Wonokromo.

Hal senada disampaikan Fitria (32), pelaku UMKM di Surabaya Timur. Ia menilai konsistensi kebijakan memberi kepastian bagi usaha kecil.

“Kalau aturannya jelas dan tidak sering berubah, kami lebih mudah berusaha. Stabil itu penting, apalagi di awal tahun,” katanya.

Dari sisi kepemimpinan, Surabaya dikenal dengan pola pengambilan keputusan yang terukur dan berorientasi jangka panjang. Pemerintah kota dinilai tidak tergesa-gesa dalam membuat terobosan, namun fokus pada penguatan sistem yang sudah ada agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh warga.

Pemimpin Redaksi Media Suara Rakyat Indonesia (MSRI), Slamet Pramono, menegaskan bahwa stabilitas Surabaya harus dibaca secara kritis dan tidak dimaknai sebagai zona aman tanpa pengawasan publik.

“Stabilitas kota memang penting, tetapi stabilitas tidak boleh menjadi alasan untuk mematikan kritik atau menunda evaluasi kebijakan. Kota yang sehat adalah kota yang berani diuji oleh pertanyaan, data, dan suara warganya,” tegas Slamet Pramono.

Menurutnya, konsistensi kebijakan harus dibarengi dengan transparansi dan keberanian pemerintah dalam membuka ruang koreksi. Ia mengingatkan bahwa keberlanjutan tidak identik dengan pembiaran terhadap persoalan yang belum tuntas.

“Jika tidak ada perubahan, publik berhak tahu apakah itu karena kebijakan memang sudah tepat, atau karena evaluasi tidak berjalan maksimal. Di titik inilah peran pers menjadi krusial,” lanjutnya.

Slamet menambahkan, media tidak berada pada posisi mengganggu stabilitas, melainkan menjaga agar stabilitas tetap berpihak pada kepentingan rakyat.

“Kami tidak menolak ketenangan kota, tetapi menolak jika ketenangan itu menutup ruang kritik, aspirasi warga, dan akuntabilitas penguasa,” ujarnya.

Ia menutup dengan penegasan bahwa awal tahun seharusnya menjadi momentum refleksi bersama.

“Surabaya perlu terus bergerak, bukan hanya dalam fisik pembangunan, tetapi juga dalam keberanian memperbaiki kebijakan. Stabilitas yang tidak dikawal kritik berpotensi kehilangan arah,” pungkasnya.

Surabaya di awal tahun menjadi contoh bahwa kemajuan tidak selalu ditandai oleh perubahan drastis. Dengan kebijakan yang konsisten, kepemimpinan yang terukur, serta kehidupan warga yang tetap produktif, kota ini membuktikan bahwa stabilitas adalah bagian penting dari pembangunan yang berkelanjutan.

{Redaksi MSRI}

Baca Juga

dibaca