MSRI, SURABAYA JAWA TIMUR – Ketika kekuasaan mulai merasa terusik oleh pertanyaan, ketika kritik dianggap sebagai ancaman, ketika dugaan penyimpangan tidak boleh ditelusuri, dan ketika wartawan justru berhadapan dengan intimidasi karena berani mengungkap fakta, maka yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar kebebasan pers, melainkan hak masyarakat untuk mengetahui kebenaran.
Pers investigasi bukan musuh negara. Wartawan bukan lawan pemerintah, bukan pula pihak yang harus ditakuti ketika menjalankan tugas jurnalistik. Pers hadir untuk menjalankan fungsi kontrol sosial, menyampaikan informasi, mengungkap persoalan publik, serta memastikan bahwa kekuasaan dan kebijakan tidak berjalan tanpa pengawasan.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Pemimpin Redaksi Media Suara Rakyat Indonesia (MSRI), Slamet Pramono, akrab disapa Cak Bram, yang menilai kemerdekaan pers merupakan salah satu pilar penting dalam kehidupan demokrasi dan negara hukum.
Menurut Cak Bram, kerja jurnalistik investigasi tidak boleh serta-merta dicap sebagai upaya menyerang institusi, menjatuhkan seseorang, atau mengganggu stabilitas negara. Selama dilakukan berdasarkan fakta, melalui proses verifikasi, berimbang, serta berpegang pada Kode Etik Jurnalistik, investigasi merupakan bagian dari tanggung jawab pers kepada publik.
“Jangan pernah memandang wartawan sebagai musuh hanya karena mereka bertanya, mengkritisi kebijakan, atau menelusuri dugaan penyimpangan. Pers tidak sedang mencari musuh. Pers sedang menjalankan tugas untuk mencari, memperoleh, dan menyampaikan kebenaran kepada masyarakat,” tegas Cak Bram.
Ia menekankan, kritik dan pemberitaan yang tidak menyenangkan bagi pihak tertentu bukan alasan untuk melakukan intimidasi, ancaman, tekanan, maupun tindakan yang dapat menghambat kerja jurnalistik. Jika terdapat pemberitaan yang dianggap tidak benar, pihak yang dirugikan memiliki ruang untuk menyampaikan hak jawab, hak koreksi, serta bukti dan klarifikasi melalui mekanisme yang telah diatur dalam peraturan pers.
“Kalau ada pemberitaan yang dianggap keliru, bantahlah dengan data. Sampaikan klarifikasi, gunakan hak jawab dan hak koreksi. Jangan menggunakan ancaman, tekanan, atau intimidasi. Perbedaan pendapat harus diselesaikan melalui mekanisme hukum dan pers yang berlaku, bukan dengan membungkam wartawan,” ujarnya.
Kemerdekaan pers dijamin konstitusi
Cak Bram mengingatkan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi memiliki landasan konstitusional yang kuat.
Pasal 28F UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
Sementara itu, Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
Jaminan tersebut kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 3 menegaskan bahwa pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
Pasal 4 juga menegaskan kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.
Lebih lanjut, Pasal 8 UU Pers memberikan perlindungan hukum kepada wartawan dalam melaksanakan profesinya. Sedangkan Pasal 6 menegaskan peran pers nasional dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, serta melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
“Konstitusi dan Undang-Undang Pers telah memberikan landasan yang jelas. Kemerdekaan pers bukan hadiah dari pejabat, bukan pula fasilitas yang dapat diberikan atau dicabut berdasarkan suka dan tidak suka. Kemerdekaan pers merupakan hak yang dijamin oleh hukum,” tegasnya.
Jangan jadikan hukum sebagai alat membungkam pers
Cak Bram juga mengingatkan agar instrumen hukum tidak digunakan secara serampangan untuk menekan wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik secara profesional dan beritikad baik.
Ia menegaskan, wartawan tetap wajib bertanggung jawab terhadap produk jurnalistiknya. Verifikasi, keberimbangan, akurasi, independensi, serta kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik merupakan prinsip yang tidak boleh diabaikan.
Namun, apabila terjadi sengketa pemberitaan, penyelesaiannya harus memperhatikan mekanisme yang diatur dalam UU Pers, termasuk penggunaan hak jawab, hak koreksi, dan peran Dewan Pers sesuai kewenangannya.
Menurutnya, perlindungan terhadap kemerdekaan pers tidak berarti memberikan kekebalan kepada wartawan dari hukum. Sebaliknya, perlindungan tersebut harus berjalan seiring dengan tanggung jawab profesional, etika jurnalistik, dan penghormatan terhadap hak setiap pihak.
“Wartawan bukan manusia yang kebal hukum. Jika melakukan pelanggaran, tentu harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Tetapi jangan sampai proses hukum dijadikan alat untuk menakut-nakuti, mengancam, atau membungkam kerja jurnalistik yang dilakukan secara sah dan profesional,” ungkap Cak Bram.
Ia juga menilai Dewan Pers memiliki peran penting dalam menjaga kemerdekaan pers, meningkatkan profesionalisme wartawan, serta membantu menyelesaikan pengaduan masyarakat terhadap pemberitaan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Pers harus profesional, tetapi keselamatan wartawan wajib dilindungi
Cak Bram menegaskan, kebebasan pers harus diimbangi dengan tanggung jawab. Wartawan tidak boleh membuat berita berdasarkan kebencian, asumsi, kepentingan pribadi, atau tuduhan tanpa dasar. Setiap informasi harus diuji, dikonfirmasi, dan disajikan secara proporsional.
Namun, profesionalisme wartawan tidak boleh dijadikan alasan untuk membenarkan tindakan intimidasi terhadap insan pers. Kritik terhadap pemberitaan harus dijawab dengan argumentasi dan fakta, bukan kekerasan atau ancaman.
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga negara, pelaku usaha, hingga masyarakat, untuk menghormati kerja jurnalistik dan tidak menghalangi wartawan dalam mencari informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik.
“Jangan hanya menuntut wartawan bekerja profesional, tetapi pada saat yang sama membiarkan mereka menghadapi ancaman ketika mengungkap persoalan. Perlindungan terhadap wartawan harus nyata, bukan sekadar slogan. Negara hukum harus hadir untuk menjamin keselamatan insan pers dan memastikan kemerdekaan pers tetap terjaga,” katanya.
MSRI tegaskan komitmen mengawal kepentingan publik
Sebagai Pemimpin Redaksi MSRI, Cak Bram menegaskan bahwa Media Suara Rakyat Indonesia akan terus menjalankan fungsi jurnalistik secara independen, profesional, dan bertanggung jawab.
MSRI, menurutnya, tidak boleh menjadi alat kepentingan kelompok tertentu, tidak boleh tunduk pada tekanan, dan tidak boleh mengorbankan kebenaran demi menjaga kenyamanan pihak-pihak yang sedang menjadi sorotan pemberitaan.
Ia menegaskan bahwa setiap dugaan penyimpangan harus tetap ditempatkan sebagai dugaan sampai didukung bukti dan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pihak yang diberitakan juga harus diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab secara proporsional.
“Kami tidak sedang mencari permusuhan dengan siapa pun. Tetapi ketika kepentingan masyarakat dipertaruhkan, ketika hak publik diabaikan, dan ketika wartawan dihalangi dalam menjalankan tugasnya, MSRI tidak boleh memilih diam. Kami akan tetap bekerja berdasarkan fakta, menjalankan prinsip jurnalistik, dan memberikan ruang klarifikasi kepada semua pihak,” tegasnya.
Cak Bram juga mengecam keras segala bentuk intimidasi, ancaman, maupun tindakan yang bertujuan menghalangi kerja jurnalistik. Baginya, membungkam wartawan sama artinya dengan mempersempit ruang masyarakat untuk memperoleh informasi.
“Jangan bungkam wartawan. Jangan takut pada pertanyaan. Jangan alergi terhadap kritik. Jika semua dijalankan dengan benar, tidak ada alasan untuk menghalangi pers bekerja. Kebenaran tidak boleh dikalahkan oleh tekanan, dan kemerdekaan pers tidak boleh dikorbankan oleh kepentingan siapa pun,” pungkasnya.
Pers investigasi bukan musuh negara. Pers adalah bagian dari demokrasi yang bertugas mengawasi kekuasaan, menyuarakan kepentingan masyarakat, dan memastikan kebenaran memperoleh ruang. Sebab, ketika suara pers dibungkam, masyarakat berisiko kehilangan salah satu saluran penting untuk mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi.
MSRI — Perspektif • Akurat • Terpercaya
dibaca



Posting Komentar
Hi Please, Do not Spam in Comments