![]() |
| Nasabah BRI Unit Pagerwojo Sugiyah mempertanyakan transparansi administrasi kredit dan riwayat pembayaran |
MSRI, TULUNGAGUNG JAWA TIMUR – Transparansi pelayanan perbankan kembali menjadi sorotan. Kali ini, dugaan persoalan administrasi kredit mencuat di BRI Unit Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung, setelah seorang nasabah bernama Sugiyah, warga Dusun Garon RT 02/RW 04, Desa Samar, Kecamatan Pagerwojo, mengaku mengalami kesulitan memperoleh kejelasan mengenai riwayat pembayaran, perubahan besaran angsuran, hingga kepastian pelunasan pinjaman yang telah berjalan sejak 2022.
Persoalan ini bukan sekadar menyangkut angka angsuran maupun administrasi perbankan. Lebih jauh, kasus tersebut menyentuh persoalan mendasar mengenai hak nasabah atas keterbukaan informasi, kepastian kewajiban pembayaran, serta perlindungan terhadap dokumen jaminan yang menjadi bagian dari perjanjian kredit.
Berdasarkan keterangan Sugiyah kepada wartawan Media Suara Rakyat Indonesia (MSRI), Selasa (17/11/2026), dirinya merasa belum mendapatkan penjelasan yang memadai ketika meminta rincian sisa kewajiban kredit dan riwayat pembayaran kepada pihak BRI Unit Pagerwojo.
KRONOLOGI KREDIT: ANGSURAN BERUBAH, NASABAH MENGAKU TIDAK PERNAH MENYETUJUI RESTRUKTURISASI
Persoalan bermula pada 2022, ketika Sugiyah mengambil fasilitas pinjaman kredit sebesar Rp40.000.000 dengan tenor empat tahun.
Dalam keterangan yang disampaikan kepada MSRI, skema pembayaran awal ditetapkan sebesar Rp8.050.000 setiap enam bulan.
Sugiyah mengaku telah melakukan pembayaran sebanyak enam kali angsuran, ditambah setoran tunai sebesar Rp10.000.000.
Namun, dalam perjalanan kredit tersebut, muncul perubahan besaran angsuran menjadi Rp6.000.000 setiap enam bulan yang menurut informasi yang diterimanya merupakan hasil restrukturisasi kredit.
Perubahan inilah yang kemudian memunculkan tanda tanya.
Sugiyah mengaku tidak pernah mengajukan maupun menandatangani persetujuan restrukturisasi tersebut.
"Saya tidak pernah tanda tangan dan tidak pernah mengajukan restrukturisasi. Waktu itu saya bekerja di Surabaya. Urusan bank saya serahkan kepada suami, sementara suami juga tidak memahami adanya perubahan tersebut," ungkap Sugiyah.
Keterangan tersebut memerlukan verifikasi melalui dokumen resmi perbankan, termasuk formulir permohonan restrukturisasi, persetujuan nasabah, perubahan jadwal pembayaran, serta pencatatan administrasi kredit.
MSRI memandang dokumen-dokumen tersebut penting untuk memastikan apakah perubahan skema angsuran telah dilakukan berdasarkan prosedur dan persetujuan yang semestinya.
![]() |
| Dock foto MSRI Nasabah BRI Pagerwojo kab Tulungagung , saat wawancara dan memberikan keterangan pada wartawan MSRI, Selasa 17 November 2026. |
MINTA RIWAYAT PEMBAYARAN, NASABAH MENGAKU BELUM MENDAPATKAN KEJELASAN
Persoalan semakin menjadi perhatian ketika Sugiyah mendatangi BRI Unit Pagerwojo pada Selasa (17/11/2026) untuk meminta penjelasan mengenai posisi pembayaran kredit, jumlah kewajiban yang masih tersisa, serta kepastian proses pelunasan.
Namun, menurut pengakuannya, permintaan informasi tersebut belum mendapatkan jawaban yang memuaskan.
Sugiyah menyebut seorang petugas layanan atau mantri bernama Mas Waro sebagai pihak yang ditemuinya saat meminta penjelasan.
"Waktu saya meminta histori pembayaran, apakah sudah lunas atau belum, belum ada penjelasan yang pasti. Alasannya data sedang lemot dan tidak bisa dibuka. Saya juga disampaikan mengenai kemungkinan denda apabila terlambat. Sementara sertifikat jaminan saya belum jelas kapan bisa diambil," tuturnya.
Sugiyah mengaku diminta menunggu proses pengecekan ulang data internal bank.
Persoalan yang kini menjadi pertanyaan adalah mengapa rincian pembayaran dan posisi kewajiban kredit belum dapat dijelaskan secara terang kepada nasabah, serta kapan kepastian penyelesaian administrasi dan pengembalian dokumen jaminan dapat diberikan.
MSRI menegaskan, keterangan tersebut merupakan pengakuan nasabah yang masih harus dikonfirmasi kepada pihak BRI.
HAK NASABAH DILINDUNGI KONSTITUSI DAN UNDANG-UNDANG
Dalam perspektif hukum, hubungan antara bank dan nasabah bukan hanya hubungan bisnis, melainkan juga hubungan hukum yang wajib dilaksanakan berdasarkan perjanjian, prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap regulasi, serta perlindungan konsumen.
Sejumlah ketentuan hukum yang relevan untuk menjadi dasar pemeriksaan persoalan ini antara lain:
1. UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
- Pasal 28D ayat (1): Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- Pasal 28F: Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi.
Ketentuan konstitusi tersebut menjadi landasan penting dalam menjamin kepastian hukum dan hak masyarakat memperoleh informasi. Penerapannya dalam hubungan kredit tetap harus dibaca bersama ketentuan perbankan dan perlindungan konsumen yang lebih khusus.
2. UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
- Pasal 4 huruf c: Konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan jasa.
- Pasal 4 huruf d: Konsumen berhak didengar pendapat dan keluhannya.
- Pasal 4 huruf e: Konsumen berhak mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa secara patut.
- Pasal 7 huruf b: Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa.
Dalam konteks pemberian fasilitas kredit, ketentuan ini menjadi landasan perlindungan hak nasabah untuk mendapatkan penjelasan yang layak mengenai produk, perjanjian, dan kewajiban kreditnya.
3. UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN
- Pasal 29 ayat (2): Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.
- Pasal 29 ayat (3): Dalam memberikan kredit dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.
- Pasal 29 ayat (4): Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.
Ketentuan tersebut menegaskan pentingnya prinsip kehati-hatian dan perlindungan kepentingan nasabah dalam kegiatan perbankan.
4. PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG PELINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN
Peraturan ini mengatur prinsip perlindungan konsumen, perilaku pelaku usaha jasa keuangan, penyediaan informasi, pelayanan konsumen, penanganan pengaduan, serta penyelesaian sengketa.
Ketentuan tersebut menjadi salah satu landasan pengawasan OJK terhadap penyelenggaraan layanan perbankan.
Perlu ditegaskan bahwa POJK Nomor 22 Tahun 2023 telah menggantikan POJK Nomor 6/POJK.07/2022. Dengan demikian, ketentuan yang digunakan dalam pemberitaan ini adalah regulasi yang berlaku saat ini.
5. ASPEK REGULASI DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
Dalam konteks daerah, MSRI turut mendorong pemerintah daerah agar memperhatikan perlindungan masyarakat, akses terhadap bantuan hukum, dan penyampaian pengaduan masyarakat sesuai kewenangannya.
Namun, pengaturan teknis perjanjian kredit, restrukturisasi, transparansi administrasi perbankan, dan pengawasan operasional BRI berada dalam ranah regulasi nasional serta kewenangan OJK.
Oleh karena itu, MSRI tidak mencantumkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung yang belum terverifikasi relevansinya sebagai dasar dugaan pelanggaran oleh BRI.
MSRI DESAK AUDIT INTERNAL DAN KLARIFIKASI TERBUKA
Media Suara Rakyat Indonesia (MSRI) memandang persoalan yang disampaikan Sugiyah perlu mendapatkan perhatian serius dari jajaran manajemen BRI.
MSRI mendesak:
- Pimpinan BRI Unit Pagerwojo segera memberikan penjelasan tertulis mengenai posisi kredit dan riwayat pembayaran Sugiyah.
- Pimpinan Cabang BRI Tulungagung melakukan pemeriksaan internal terhadap administrasi kredit, termasuk dugaan perubahan skema angsuran atau restrukturisasi.
- BRI membuka dan mencocokkan seluruh catatan pembayaran, setoran tunai, perhitungan pokok, bunga, denda apabila ada, serta sisa kewajiban kredit.
- BRI menjelaskan dasar administrasi perubahan angsuran dari Rp8.050.000 menjadi Rp6.000.000 setiap enam bulan, termasuk dokumen persetujuan dan jadwal pembayaran yang berlaku.
- BRI memberikan kepastian tertulis mengenai status pelunasan dan prosedur pengembalian sertifikat jaminan setelah seluruh kewajiban dinyatakan selesai.
- OJK melakukan penelaahan apabila pengaduan nasabah dan hasil pemeriksaan menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan terhadap ketentuan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.
MSRI juga mendorong nasabah untuk menyampaikan pengaduan secara resmi melalui saluran pengaduan BRI dan OJK agar persoalan tersebut memperoleh nomor registrasi serta dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur.
JANGAN BIARKAN HAK NASABAH TERABAIKAN
Perbankan merupakan institusi yang dibangun di atas kepercayaan masyarakat. Karena itu, transparansi bukan sekadar pilihan pelayanan, melainkan bagian penting dari tanggung jawab lembaga jasa keuangan.
Nasabah yang memiliki kewajiban membayar kredit tentu harus memenuhi isi perjanjian. Sebaliknya, bank juga berkewajiban memberikan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai pencatatan pembayaran, perubahan ketentuan kredit, serta perhitungan kewajiban nasabah.
Jangan sampai nasabah berada dalam ketidakpastian mengenai jumlah utang, sementara riwayat pembayaran yang menjadi dasar perhitungan belum memperoleh penjelasan yang memadai.
MSRI menegaskan, apabila terdapat kekeliruan administrasi, harus dilakukan koreksi. Apabila ditemukan pelanggaran prosedur, harus ditindak sesuai ketentuan. Dan apabila nasabah telah memenuhi seluruh kewajibannya, hak atas penyelesaian kredit serta pengembalian dokumen jaminan harus dipenuhi sesuai hukum dan perjanjian.
CATATAN REDAKSI DAN HAK JAWAB
Hingga berita ini diterbitkan, MSRI belum memperoleh keterangan resmi dari pihak BRI Unit Pagerwojo mengenai pengakuan Sugiyah tersebut.
MSRI membuka ruang seluas-luasnya bagi Pimpinan BRI Unit Pagerwojo, Pimpinan Cabang BRI Tulungagung, maupun jajaran manajemen BRI untuk memberikan klarifikasi, penjelasan, dan hak jawab secara proporsional.
Pemberitaan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial pers dalam mengawal transparansi pelayanan publik dan perlindungan hak masyarakat.
MSRI tidak menghakimi, tetapi meminta kejelasan. Tidak membangun tuduhan, tetapi mendorong pembuktian. Sebab setiap rupiah yang dibayarkan nasabah harus tercatat secara benar, dan setiap kewajiban kredit harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
dibaca




Posting Komentar
Hi Please, Do not Spam in Comments