Box Redaksi Media Suara Rakyat Indonesia

MSRI, SIDOARJO – Penelusuran terhadap keberadaan satu unit kendaraan yang tercatat sebagai objek jaminan fidusia PT Mega Central Finance (MCF) Cabang Surabaya 1 mengungkap sejumlah persoalan serius. Kendaraan jenis Honda BR-V warna Modern Steel Metallic tersebut ditemukan berada di sebuah rumah di wilayah Kabupaten Sidoarjo, dengan dugaan telah berpindah tangan tanpa persetujuan tertulis pihak perusahaan pembiayaan serta menggunakan nomor polisi yang tidak sesuai dengan identitas kendaraan aslinya.

Kendaraan tersebut diketahui memiliki nomor polisi asli N 1835 VM dan tercatat atas nama debitur Dwi Ferdiana, warga Pasuruan. Namun, ketika ditemukan oleh tim lapangan, kendaraan itu diduga menggunakan nomor polisi B 2895 KFJ.

Temuan ini memunculkan sejumlah pertanyaan penting mengenai proses pengalihan kendaraan, keabsahan dokumen kepemilikan dan penggunaan tanda nomor kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan identitas aslinya.

Ditemukan di Perumahan Sidoarjo, Nama Tatok Disebut sebagai Penjual

Berdasarkan hasil penelusuran Tim Investigasi MSRI, kendaraan tersebut ditemukan di sebuah rumah yang berlokasi di Perumahan D'Spring Of Tomorrow, Blok R2 Nomor 11, Desa Kedung Turi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo.

Menurut keterangan warga sekitar, rumah tersebut diketahui milik seorang perempuan yang akrab disapa Bu Rumi.

Saat tim mendatangi lokasi, sejumlah komunikasi dilakukan dengan penghuni rumah yang mengaku sebagai anak dari Bu Rumi. Dalam perkembangan komunikasi tersebut, kemudian dihadirkan seseorang bernama Tatok yang diduga merupakan pihak penjual kendaraan tersebut.

Dari hasil komunikasi di lokasi, muncul pula nama Cendy Claudya Permatasari, yang disebut sebagai salah satu anak Bu Rumi dan diduga merupakan anggota Polwan yang berdinas di Jakarta.

Tim memperoleh informasi bahwa komunikasi dengan yang bersangkutan sempat dilakukan melalui sambungan telepon untuk mencari penyelesaian atas persoalan kendaraan tersebut.

Dalam rekaman yang dimiliki tim, terdapat pernyataan dari pihak penghuni rumah yang membenarkan bahwa kendaraan tersebut dibeli oleh ibunya dari seseorang bernama Tatok.

"Di dalam rekaman kami terdapat pernyataan dari pihak yang mengaku sebagai anak Bu Rumi bahwa memang benar ibunya membeli kendaraan itu dari Tatok," ungkap salah satu anggota tim lapangan.

Meski demikian, kebenaran mengenai proses transaksi, status hukum kendaraan, serta keterlibatan masing-masing pihak masih memerlukan klarifikasi dan pendalaman lebih lanjut.

Dugaan Tawaran Uang Ditolak, Tim Tegaskan Tidak Akan Berkompromi

Persoalan semakin menjadi perhatian ketika dalam proses komunikasi dan mediasi di lokasi, Tatok yang diduga sebagai pihak penjual disebut sempat menawarkan sejumlah uang kepada tim agar persoalan tersebut tidak dilanjutkan.

Tim menyatakan menolak tawaran tersebut dan memilih tetap berpegang pada prosedur serta ketentuan hukum yang berlaku.

"Kami tetap berkomitmen tidak menerima tawaran tersebut. Profesionalitas dan integritas kerja harus dijaga. Tugas kami adalah menindaklanjuti keberadaan aset yang masih tercatat sebagai objek jaminan fidusia sesuai prosedur hukum," tegas salah satu anggota tim.

Dugaan adanya tawaran uang tersebut tentu perlu diuji dan diklarifikasi lebih lanjut agar tidak menimbulkan kesimpulan sepihak. Namun, apabila benar terjadi, persoalan ini patut menjadi perhatian serius karena berpotensi mencederai proses penyelesaian sengketa aset pembiayaan.

Karena belum ditemukan titik temu di lokasi, tim menyatakan akan membawa persoalan ini kepada pihak perusahaan pembiayaan dan pihak terkait, sekaligus meminta perhatian aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan apabila ditemukan unsur pelanggaran hukum.

Upaya Konfirmasi kepada Nama yang Disebut Belum Mendapat Respons

Untuk memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan, awak Media Suara Rakyat Indonesia (MSRI) turut berupaya meminta klarifikasi kepada Cendy Claudya Permatasari melalui nomor telepon yang diperoleh dari pihak pemberi informasi.

Namun, hingga naskah ini disusun, upaya konfirmasi melalui sambungan telepon maupun pesan WhatsApp belum memperoleh tanggapan.

MSRI menegaskan bahwa pencantuman nama seseorang dalam pemberitaan ini bukan merupakan bentuk penetapan kesalahan. Status, kapasitas, serta keterkaitan pihak-pihak yang disebutkan tetap harus didasarkan pada fakta dan hasil pemeriksaan pihak berwenang.

Aspek Hukum Fidusia: Pengalihan Kendaraan Tidak Bisa Dilakukan Sembarangan

Persoalan ini tidak sekadar menyangkut transaksi jual beli kendaraan bekas. Apabila kendaraan tersebut benar masih terikat jaminan fidusia dan dialihkan tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia, terdapat ketentuan hukum yang harus diperhatikan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, khususnya:

1. Pasal 23 ayat (2) mengatur bahwa pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang bukan merupakan benda persediaan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.

2. Pasal 36 mengatur ancaman pidana bagi pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), dengan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp50 juta.

Selain itu, apabila ditemukan dugaan pemalsuan atau penggunaan tanda nomor kendaraan bermotor yang tidak sah, aspek tersebut juga perlu diperiksa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas dan pemalsuan dokumen, sesuai fakta serta unsur hukum yang ditemukan.

Perlu ditegaskan, penerapan pasal pidana terhadap setiap pihak harus didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana dan proses pembuktian oleh aparat penegak hukum, bukan semata-mata berdasarkan dugaan.

MCF dan Aparat Penegak Hukum Diminta Tidak Menutup Mata

Temuan kendaraan yang diduga merupakan objek jaminan fidusia dengan identitas pelat nomor berbeda ini semestinya menjadi perhatian serius PT Mega Central Finance, khususnya Cabang Surabaya 1.

Pihak perusahaan pembiayaan diharapkan segera melakukan verifikasi status kendaraan, riwayat pengalihan, kelengkapan dokumen, serta langkah hukum yang diperlukan untuk melindungi kepentingan perusahaan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Aparat penegak hukum juga diharapkan dapat melakukan penelusuran secara profesional, objektif, dan transparan apabila terdapat laporan maupun bukti awal mengenai dugaan pelanggaran hukum.

Tidak boleh ada pihak yang merasa kebal hukum hanya karena memiliki jabatan, kedekatan, ataupun hubungan dengan institusi tertentu. Namun, setiap dugaan juga wajib diuji secara objektif agar tidak terjadi penghakiman sebelum proses hukum berjalan.

MSRI Akan Terus Mengawal dan Membuka Ruang Klarifikasi

Hingga berita ini diterbitkan, MSRI masih berupaya memperoleh konfirmasi resmi dari PT Mega Central Finance Cabang Surabaya 1, Bu Rumi, Tatok, serta Cendy Claudya Permatasari terkait temuan dan informasi yang berkembang.

MSRI membuka ruang seluas-luasnya kepada seluruh pihak yang disebutkan untuk memberikan penjelasan, hak jawab, maupun klarifikasi guna melengkapi informasi secara berimbang.

Tim Investigasi MSRI menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh berhenti sebatas temuan di lapangan. Kejelasan status kendaraan, legalitas transaksi, dugaan penggunaan nomor polisi yang tidak sesuai, serta informasi mengenai dugaan tawaran uang harus ditelusuri secara terang dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebab, kepastian hukum bukan hanya menyangkut kepentingan perusahaan pembiayaan, melainkan juga perlindungan masyarakat agar tidak menjadi korban transaksi kendaraan yang bermasalah.

Hukum harus ditegakkan secara objektif, transparan, dan tanpa pandang bulu.

Tim Investigasi

MSRI - Perspektif Akurat Terpercaya

Baca Juga

dibaca