Box Redaksi Media Suara Rakyat Indonesia

MSRI, SURABAYA, JAWA TIMUR – Dinamika politik nasional menyusul kabar pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia tidak boleh dipandang sebatas pergantian figur atau perebutan posisi strategis di lingkaran kekuasaan. Lebih dari itu, situasi tersebut merupakan ujian terhadap kedewasaan demokrasi, kepatuhan terhadap konstitusi, serta komitmen para pemegang kekuasaan dalam menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan politik kelompok.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasionalis Nusantara (PNN) Jawa Timur, Slamet Pramono, akrab disapa Cak Bram, menyampaikan bahwa proses pengisian jabatan Wakil Presiden harus dilaksanakan secara konstitusional, transparan, objektif, dan bertanggung jawab.

Menurutnya, munculnya sejumlah nama dari berbagai partai politik, mulai dari Gerindra, Demokrat, Golkar, PAN hingga PDI Perjuangan, merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Namun, masyarakat tidak boleh hanya disuguhi persaingan nama, manuver politik, dan kalkulasi kekuatan koalisi tanpa penjelasan yang jelas mengenai dasar hukum serta kepentingan nasional yang hendak diperjuangkan.

"Saya memandang bahwa persoalan penggantian Wakil Presiden bukan perkara sederhana. Ini menyangkut keberlangsungan kepemimpinan nasional, stabilitas pemerintahan, dan kepercayaan rakyat terhadap sistem ketatanegaraan kita. Jangan sampai jabatan Wakil Presiden justru diperlakukan sebagai komoditas politik untuk membagi kekuasaan atau memenuhi kepentingan kelompok tertentu," tegas Cak Bram dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu (14/11/2026).

Konstitusi Harus Berdiri di Atas Kepentingan Partai

Cak Bram menegaskan, landasan utama yang harus menjadi pegangan dalam proses pengisian jabatan Wakil Presiden adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 secara tegas mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Presiden mengajukan dua calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk dipilih dalam sidang paripurna paling lambat 60 hari.

Menurut Cak Bram, ketentuan tersebut harus dipahami secara utuh dan tidak boleh ditafsirkan secara sepihak demi membenarkan kepentingan politik tertentu.

"Saya ingin menegaskan bahwa konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi dalam kehidupan bernegara. Tidak boleh ada kepentingan partai, kepentingan koalisi, ataupun kepentingan pribadi yang ditempatkan lebih tinggi daripada konstitusi. Setiap proses pengisian jabatan Wakil Presiden wajib memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Ia juga menyoroti adanya perbedaan pandangan mengenai ketentuan dalam UUD 1945 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah mengalami perubahan atau dikenal sebagai UU MD3.

Menurutnya, apabila terdapat perbedaan penafsiran antara norma konstitusi dan ketentuan undang-undang, persoalan tersebut harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang sah, bukan melalui tekanan politik maupun kepentingan kekuasaan.

"Jangan sampai perbedaan tafsir hukum justru dijadikan alat untuk membuka ruang transaksi politik. Negara ini memiliki sistem hukum, lembaga negara, serta mekanisme konstitusional yang harus dihormati. Kepastian hukum harus menjadi prioritas agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di tengah masyarakat," tegasnya.

Bursa Nama Jangan Berubah Menjadi Transaksi Politik

Cak Bram menilai munculnya nama Sugiono, Sufmi Dasco Ahmad, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Bahlil Lahadalia, Zulkifli Hasan, Ahmad Muzani, Puan Maharani hingga Pramono Anung menunjukkan bahwa bursa pengganti Wakil Presiden telah menjadi perhatian berbagai kekuatan politik nasional.

Namun, ia mengingatkan bahwa popularitas, jabatan partai, kedekatan dengan Presiden, maupun besarnya kekuatan politik tidak otomatis menjadikan seseorang sebagai figur paling tepat untuk menduduki posisi Wakil Presiden.

"Saya tidak ingin melihat proses ini hanya diukur berdasarkan siapa yang paling dekat dengan Presiden, siapa yang paling besar kontribusi politiknya, atau siapa yang paling kuat dukungan partainya. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah siapa yang memiliki kapasitas kenegaraan, integritas, pengalaman, keberanian mengambil keputusan, dan kemampuan membantu Presiden menjalankan amanat rakyat," ungkapnya.

Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto memiliki tanggung jawab konstitusional dan politik yang sangat besar dalam menentukan dua nama calon untuk diajukan kepada MPR.

Karena itu, keputusan Presiden harus mempertimbangkan kepentingan jangka panjang bangsa, bukan semata-mata menjaga keseimbangan kepentingan elite politik.

"Saya menghormati hak konstitusional Presiden. Namun, hak tersebut juga mengandung tanggung jawab besar. Jangan sampai keputusan memilih Wakil Presiden hanya didasarkan pada kompromi politik jangka pendek. Indonesia membutuhkan figur yang benar-benar mampu bekerja, bukan sekadar figur yang mampu menjaga kenyamanan lingkaran kekuasaan," tandas Cak Bram.

Koalisi Harus Mengutamakan Kepentingan Bangsa, Bukan Kecemburuan Politik

Cak Bram juga menyoroti potensi kecemburuan politik apabila figur dari partai di luar koalisi pengusung Prabowo-Gibran masuk dalam pertimbangan pengisian jabatan Wakil Presiden.

Menurutnya, dinamika tersebut merupakan konsekuensi dari sistem demokrasi multipartai. Namun, hubungan antarpartai tidak seharusnya dibangun berdasarkan perasaan memiliki kekuasaan atau tuntutan pembagian jabatan.

"Saya berpendapat bahwa koalisi politik harus dibangun atas dasar kesamaan visi, tanggung jawab, dan komitmen terhadap pembangunan nasional. Jangan sampai partai-partai yang berada dalam pemerintahan merasa bahwa jabatan negara merupakan hak eksklusif kelompoknya. Jabatan publik bukan hadiah atas loyalitas politik, melainkan amanah yang harus dijalankan untuk kepentingan rakyat," jelasnya.

Ia menambahkan, partai politik, baik yang berada di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan, memiliki kedudukan penting dalam demokrasi.

Karena itu, komunikasi politik harus tetap terbuka selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan mekanisme konstitusional.

"Kalau ada komunikasi antara Presiden dengan partai-partai politik, itu merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Akan tetapi, komunikasi tersebut tidak boleh mengalahkan aturan hukum. Jangan sampai kepentingan menjaga koalisi justru membuat prinsip keadilan, profesionalitas, dan kepentingan rakyat terabaikan," katanya.

Hubungan Prabowo, Jokowi, dan Poros Solo Harus Ditempatkan Secara Proporsional

Cak Bram juga berpandangan bahwa perubahan posisi Wakil Presiden tidak dapat dilepaskan dari dinamika hubungan politik antara Presiden Prabowo Subianto dan kelompok politik yang selama ini dikaitkan dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

Namun, ia mengingatkan agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi persaingan antarkelompok atau pertarungan pengaruh di sekitar kekuasaan.

Menurutnya, hubungan baik antarpemimpin nasional harus tetap dijaga, tetapi tidak boleh menjadi faktor yang mengesampingkan kepentingan konstitusional dan kebutuhan pemerintahan.

"Saya melihat bahwa stabilitas politik memang penting. Hubungan baik antara Presiden Prabowo dengan para pemimpin nasional sebelumnya juga perlu dipelihara. Namun, pemerintahan tidak boleh disandera oleh kepentingan menjaga hubungan personal maupun kelompok politik tertentu. Kepentingan negara harus tetap menjadi prioritas tertinggi," tegasnya.

Ia menilai, siapa pun yang nantinya dipilih sebagai Wakil Presiden harus mampu menjalankan fungsi kenegaraan secara mandiri, profesional, dan bertanggung jawab, serta memiliki kesetiaan terhadap konstitusi dan kepentingan rakyat.

Presiden Harus Memilih Figur yang Mampu Bekerja, Bukan Sekadar Mendampingi

Cak Bram menekankan bahwa jabatan Wakil Presiden memiliki kedudukan penting dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia.

Wakil Presiden bukan sekadar simbol pendamping Presiden, melainkan bagian dari kepemimpinan nasional yang harus siap menjalankan tugas sesuai amanat konstitusi dan penugasan Presiden.

Oleh sebab itu, figur pengganti Gibran harus memiliki kapasitas kepemimpinan, pemahaman persoalan nasional, kemampuan koordinasi lintas sektor, serta integritas dalam menjalankan tugas kenegaraan.

"Indonesia tidak sedang membutuhkan figur yang hanya kuat secara politik, tetapi membutuhkan sosok yang kuat secara kapasitas, karakter, dan tanggung jawab. Wakil Presiden harus mampu menjadi mitra strategis Presiden dalam menghadapi persoalan ekonomi, hukum, pendidikan, kesejahteraan sosial, pembangunan daerah, serta berbagai tantangan nasional lainnya," ungkapnya.

Ia juga mengingatkan bahwa stabilitas pemerintahan tidak boleh hanya dimaknai sebagai stabilitas hubungan antarelite politik.

Stabilitas yang sesungguhnya adalah ketika pemerintahan mampu bekerja secara efektif, hukum ditegakkan, pembangunan berjalan, dan masyarakat merasakan kehadiran negara.

"Jangan hanya berbicara tentang stabilitas koalisi, stabilitas kabinet, atau stabilitas kekuasaan. Rakyat juga membutuhkan stabilitas harga kebutuhan pokok, kepastian pekerjaan, pelayanan publik yang baik, penegakan hukum yang adil, serta pemerataan pembangunan. Itulah ukuran yang seharusnya menjadi perhatian utama para pemimpin bangsa," tegasnya.

PNN Jawa Timur Mengingatkan: Jabatan Negara Adalah Amanah Rakyat

Sebagai Ketua DPW Partai Nasionalis Nusantara Jawa Timur, Cak Bram menyampaikan bahwa dinamika pergantian Wakil Presiden harus menjadi momentum untuk memperkuat kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan.

Ia menegaskan, PNN Jawa Timur memandang bahwa setiap proses politik nasional harus tetap berpijak pada kepentingan rakyat, supremasi hukum, dan semangat persatuan bangsa.

Menurutnya, perbedaan pilihan politik tidak boleh menjadi alasan untuk memecah belah masyarakat. Sebaliknya, seluruh kekuatan politik harus menunjukkan kedewasaan dalam menjaga keutuhan bangsa.

"Saya ingin mengingatkan bahwa kekuasaan itu sementara, jabatan itu tidak abadi, tetapi tanggung jawab kepada rakyat dan sejarah bangsa akan terus melekat. Siapa pun yang nantinya terpilih menjadi Wakil Presiden harus memahami bahwa jabatan tersebut bukan milik partai, bukan milik koalisi, dan bukan milik kelompok tertentu. Itu adalah amanah negara yang harus dijalankan untuk seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.

Cak Bram juga meminta agar seluruh pihak tidak terburu-buru membangun spekulasi maupun mengklaim figur tertentu sebagai calon yang paling berhak sebelum proses konstitusional berjalan sebagaimana mestinya.

Ia menegaskan bahwa masyarakat berhak mengetahui proses pengisian jabatan tersebut berlangsung secara terbuka, taat hukum, dan tidak menyimpang dari prinsip demokrasi.

Penegasan Akhir Cak Bram: Jangan Korbankan Kepentingan Rakyat Demi Kepentingan Kekuasaan

Menutup pernyataannya, Slamet Pramono atau Cak Bram kembali menegaskan bahwa persoalan pengganti Gibran harus menjadi ujian bagi seluruh pemimpin politik nasional dalam membuktikan komitmen terhadap konstitusi dan kepentingan bangsa.

Menurutnya, Presiden Prabowo memiliki kesempatan untuk menunjukkan bahwa kepemimpinan nasional tidak hanya dibangun melalui kekuatan politik, tetapi juga melalui integritas, kebijaksanaan, dan keberpihakan terhadap rakyat.

"Saya berharap proses ini tidak berubah menjadi panggung perebutan pengaruh, transaksi jabatan, atau pertarungan kepentingan antarkelompok. Jangan sampai rakyat hanya menjadi penonton ketika para elite sibuk menghitung keuntungan politik masing-masing."

"Presiden harus memilih figur yang benar-benar mampu membantu menjalankan pemerintahan, menjaga persatuan, memperkuat demokrasi, serta menjawab kebutuhan masyarakat. Jangan memilih hanya karena kedekatan, tekanan, atau balas jasa politik."

"Pada akhirnya, yang harus menang bukan Gerindra, bukan Demokrat, bukan Golkar, bukan PAN, bukan PDIP, dan bukan kelompok politik mana pun. Yang harus menang adalah kepentingan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia."

"Konstitusi adalah panglima, rakyat adalah pemilik kedaulatan, dan jabatan adalah amanah. Jangan sampai kepentingan kekuasaan mengalahkan kepentingan negara. Itulah prinsip yang harus kita jaga bersama," pungkas Slamet Pramono, Ketua DPW Partai Nasionalis Nusantara (PNN) Jawa Timur, akrab disapa Cak Bram.

Reporter: Excel AW

MSRI - Perspektif • Akurat • Terpercaya

Baca Juga

dibaca