MSRI, LOMBOK TIMUR, NTB – Setelah melewati proses hukum yang panjang dan menghadapi dua dakwaan alternatif Penuntut Umum, wartawan Mugni Ilma akhirnya dinyatakan bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Selong. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, Mugni Ilma memperoleh putusan bebas sekaligus pemulihan hak, harkat, dan martabatnya.
Putusan yang dibacakan di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Selong, Rabu (18/11/2026), menjadi titik penting dalam perjalanan perkara yang menjerat Mugni Ilma. Suasana ruang persidangan seketika berubah haru. Tangis, kelegaan, dan rasa syukur pecah setelah Hakim Ketua membacakan amar putusan yang membebaskan terdakwa dari kedua dakwaan Penuntut Umum.
Dalam amar putusannya, Hakim Ketua secara tegas menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, baik dalam dakwaan alternatif pertama maupun dakwaan alternatif kedua.
“Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana dakwaan alternatif pertama dan kedua Penuntut Umum, lalu membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut,” demikian petikan amar putusan yang dibacakan Hakim Ketua.
Tidak hanya menjatuhkan putusan bebas, majelis hakim juga memerintahkan agar Mugni Ilma dikeluarkan dari tahanan apabila masih berada dalam tahanan, sekaligus memulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya.
Majelis hakim turut menetapkan status pengembalian barang bukti, yakni barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 6 dikembalikan kepada pihak yang berhak, barang bukti nomor 7 diserahkan kepada Sofyan Hakim, sedangkan barang bukti lainnya dikembalikan sesuai ketentuan dalam amar putusan. Sementara itu, seluruh biaya perkara dibebankan kepada negara.
Kabar putusan bebas tersebut disambut tangis haru oleh Mugni Ilma bersama tim penasihat hukumnya yang hadir di ruang persidangan. Setelah melewati rangkaian proses hukum yang tidak singkat, putusan tersebut menjadi momen emosional bagi terdakwa dan seluruh pihak yang mendampinginya.
Kuasa Hukum Berikan Keterangan kepada Wartawan MSRI
Usai persidangan, tim penasihat hukum Mugni Ilma memberikan keterangan kepada wartawan Media Suara Rakyat Indonesia (MSRI). Dalam keterangannya, mereka menyampaikan rasa syukur sekaligus apresiasi atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang telah mempertimbangkan fakta-fakta persidangan.
Tim penasihat hukum yang mendampingi Mugni Ilma terdiri atas Herman Saputra, S.S., S.H., M.H.; Zainuddin Assiyadi, S.H.; dan Zaeni Hasyari, S.H.
Salah satu penasihat hukum, Zainuddin Assiyadi, S.H., mengungkapkan bahwa putusan tersebut merupakan hasil dari proses panjang yang telah mereka perjuangkan selama persidangan.
“Kami sangat bahagia atas vonis bebas klien kami, Mugni Ilma. Pergulatan panjang selama persidangan akhirnya membuahkan hasil. Kami mengapresiasi majelis hakim yang telah mempertimbangkan fakta-fakta persidangan sehingga menyatakan klien kami tidak terbukti bersalah sesuai dakwaan jaksa. Hari ini kita bisa merasakan kehadiran keadilan,” ungkap Zainuddin Assiyadi kepada wartawan MSRI.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi ungkapan rasa syukur tim penasihat hukum atas berakhirnya proses persidangan dengan putusan bebas bagi Mugni Ilma.
MSRI Tegaskan: Pahami UU Pers Sebelum Mempersoalkan Kerja Jurnalistik Wartawan
Putusan ini juga menjadi momentum penting untuk mengingatkan seluruh pihak agar tidak mengabaikan ketentuan hukum yang mengatur kemerdekaan pers di Indonesia.
MSRI secara tegas mengingatkan pihak pelapor, termasuk Saudara Sofyan Hakim, maupun Penuntut Umum dan seluruh pihak yang berkepentingan dalam proses penegakan hukum, agar memahami secara utuh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebelum mempersoalkan aktivitas seorang wartawan yang menjalankan fungsi jurnalistik dan kontrol sosial.
Wartawan bukanlah pihak yang kebal hukum. Namun, profesi wartawan juga tidak boleh diperlakukan secara sewenang-wenang ketika menjalankan tugas jurnalistik yang dilindungi oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Dalam negara demokrasi, fungsi kontrol sosial merupakan bagian penting dari tugas pers. Wartawan memiliki tanggung jawab mencari, memperoleh, mengolah, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat, termasuk melakukan konfirmasi serta mengawasi berbagai persoalan yang menyangkut kepentingan publik.
Karena itu, setiap pihak harus mampu membedakan antara aktivitas jurnalistik, produk pemberitaan, dan tindakan yang memang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Jangan sampai perbedaan pendapat, ketidakpuasan, ataupun keberatan terhadap suatu pemberitaan langsung diarahkan menjadi persoalan pidana tanpa terlebih dahulu menguji konteks dan karakter aktivitas jurnalistik yang dipersoalkan.
Apabila keberatan berkaitan dengan produk jurnalistik, mekanisme hak jawab, hak koreksi, serta penyelesaian melalui Dewan Pers harus dihormati sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Landasan Konstitusi dan Perlindungan Hukum bagi Wartawan
Kemerdekaan pers memiliki landasan konstitusional yang kuat, sebagaimana tercermin dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Perlindungan tersebut dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Pasal 4 UU Pers menegaskan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran. Sementara itu, Pasal 8 UU Pers menegaskan bahwa dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum.
Ketentuan tersebut bukan sekadar aturan tertulis, melainkan landasan penting dalam menjaga demokrasi, transparansi, kebebasan memperoleh informasi, dan fungsi pengawasan publik.
Namun, kemerdekaan pers bukan berarti kebebasan tanpa batas. Setiap insan pers tetap wajib menjalankan tugas jurnalistik secara profesional, bertanggung jawab, berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik, serta menghormati ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pesan Tegas MSRI: Jangan Abaikan Kemerdekaan Pers
MSRI menegaskan bahwa memahami UU Pers merupakan kewajiban moral dan hukum bagi siapa pun yang berhadapan dengan aktivitas jurnalistik, baik masyarakat, pelapor, maupun aparat penegak hukum.
Jangan sampai ketidaktahuan terhadap mekanisme dan perlindungan hukum pers justru berujung pada pengabaian terhadap hak-hak wartawan yang sedang menjalankan tugas profesionalnya.
Kemerdekaan pers bukan tameng untuk membenarkan pelanggaran hukum. Sebaliknya, hukum juga tidak boleh digunakan secara serampangan untuk membungkam kerja jurnalistik yang dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab.
Pers memiliki tanggung jawab menyampaikan fakta, sementara seluruh pihak berkewajiban menghormati kebebasan pers yang dijamin konstitusi dan undang-undang.
Putusan Bebas Menjadi Momentum Penegakan Keadilan
Putusan PN Selong terhadap Mugni Ilma menjadi momentum untuk kembali menegaskan pentingnya proses peradilan yang objektif, independen, transparan, serta berlandaskan fakta dan alat bukti yang sah.
Dalam negara hukum, setiap orang berhak memperoleh perlindungan hukum dan proses peradilan yang adil. Tidak boleh ada penghakiman sebelum proses pembuktian dilakukan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Bagi dunia jurnalistik, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa kemerdekaan pers, perlindungan terhadap wartawan, dan supremasi hukum harus berjalan beriringan. Tidak boleh ada pihak yang mengabaikan hak masyarakat untuk memperoleh informasi maupun hak wartawan dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.
Bagi MSRI, peristiwa ini bukan sekadar kabar tentang putusan pengadilan, melainkan pengingat bahwa keadilan, kepastian hukum, perlindungan hak warga negara, dan kemerdekaan pers harus senantiasa dijaga bersama.
MSRI – Perspektif • Akurat • Terpercaya
dibaca


Posting Komentar
Hi Please, Do not Spam in Comments