Box Redaksi Media Suara Rakyat Indonesia

MSRI, SURABAYA - Gerakan Arek Suroboyo Asli (ARSAS) menyatakan sikap tegas sekaligus konstruktif terhadap persoalan akurasi data penerima bantuan sosial (bansos) serta pendataan keluarga miskin dan keluarga mampu di Kota Surabaya.

ARSAS menilai masih ditemukan persoalan di lapangan yang perlu segera mendapatkan perhatian serius pemerintah. Di satu sisi, terdapat warga yang dinilai layak memperoleh bantuan namun belum terakomodasi dalam data. Di sisi lain, terdapat dugaan ketidaksesuaian penerima bantuan dengan kondisi sosial-ekonomi faktual di masyarakat.

Atas kondisi tersebut, ARSAS akan menyampaikan aspirasi secara terbuka dan damai pada Selasa, 22 September 2026, dengan mendatangi tiga institusi pemerintahan yang dinilai memiliki kewenangan strategis, yakni Dinas Sosial Kota Surabaya, DPRD Kota Surabaya, dan Pemerintah Kota Surabaya.

Massa aksi direncanakan bergerak dari titik kumpul masing-masing Basecamp ARSAS yang tersebar di 31 kecamatan se-Kota Surabaya.

ARSAS: Data Kemiskinan Harus Menggambarkan Kondisi Riil Warga

Ketua Umum ARSAS, Herry Bimantara, menegaskan bahwa aksi tersebut bukan ditujukan untuk menciptakan kegaduhan, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial sekaligus penyampaian aspirasi masyarakat agar kebijakan bantuan sosial benar-benar berpijak pada kondisi riil warga.

Saat memberikan keterangan kepada wartawan Media Suara Rakyat Indonesia (MSRI), Herry menegaskan bahwa persoalan data kemiskinan tidak boleh dipandang sebatas persoalan administratif.

“Pemerintah Kota Surabaya bersama dinas terkait harus segera turun ke lapangan dan melakukan verifikasi secara menyeluruh. Jangan sampai warga yang benar-benar membutuhkan justru terlewat hanya karena persoalan pendataan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Data kemiskinan bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi menyangkut kebutuhan dasar, isi dapur, dan keberlangsungan hidup masyarakat,” tegas Herry dalam keterangannya, Senin (24/8/2026).

Menurutnya, validasi ulang harus dilakukan secara objektif, transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga masyarakat memiliki kepercayaan terhadap sistem pendataan yang digunakan pemerintah.

“Kami meminta proses verifikasi dilakukan secara terbuka dan melibatkan pengawasan publik. Warga yang memang berhak harus mendapatkan perlindungan dan akses bantuan sesuai ketentuan, sementara data yang sudah tidak sesuai harus segera diperbarui. ARSAS hadir untuk mengawal kepentingan masyarakat, bukan untuk mencari kegaduhan,” lanjutnya.

Tiga Pokok Tuntutan ARSAS

Dalam aksi penyampaian aspirasi tersebut, ARSAS membawa sejumlah tuntutan utama kepada Pemerintah Kota Surabaya dan instansi terkait.

Pertama, pembersihan dan pemutakhiran data.

ARSAS mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pendataan penerima bansos dan keluarga miskin, dengan mengutamakan verifikasi berdasarkan kondisi faktual di lapangan.

Kedua, transparansi sistem dan kriteria penerima bantuan.

ARSAS meminta pemerintah membuka informasi mengenai indikator dan kriteria penetapan penerima bantuan secara proporsional dan transparan agar masyarakat dapat memahami sekaligus mengawasi proses tersebut.

Ketiga, percepatan mekanisme pengaduan dan pemulihan hak.

ARSAS mendorong Pemkot Surabaya menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses, responsif, dan memiliki kepastian tindak lanjut bagi warga yang merasa layak menerima bantuan tetapi belum terakomodasi dalam data.

Aksi Damai, Tertib, dan Mengedepankan Kepentingan Warga

ARSAS menegaskan bahwa penyampaian aspirasi akan dilaksanakan dengan mengedepankan ketertiban, keamanan, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gerakan tersebut sekaligus menjadi dorongan agar pemerintah tidak hanya mengandalkan data administratif, tetapi memastikan bahwa setiap kebijakan sosial memiliki dasar informasi yang akurat, mutakhir, dan mencerminkan kondisi masyarakat yang sebenarnya.

Bagi ARSAS, ketepatan sasaran bantuan sosial merupakan bagian penting dari keadilan sosial. Karena itu, pemerintah diharapkan merespons aspirasi tersebut dengan langkah konkret melalui evaluasi, verifikasi, serta pemutakhiran data secara berkelanjutan.

“Kami ingin Surabaya memiliki sistem pendataan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat yang membutuhkan. Yang berhak harus mendapatkan haknya, dan seluruh prosesnya harus dapat dipertanggungjawabkan. Itu yang kami kawal,” pungkas Herry Bimantara.

(Setiawan)

MSRI - Perspektif • Akurat • Terpercaya

Sumber: ARSAS

Baca Juga

dibaca