Box Redaksi Media Suara Rakyat Indonesia

Gambar ilustrasi

MSRI, LOMBOK TIMUR - Politik Lombok Timur kini memasuki fase yang bukan sekadar panas, tetapi mendekati titik didih. Pelantikan kembali Sekda lama, Drs. H. Muhammad Juaini Taofik, M.AP oleh Bupati H. Haerul Warisin bukan lagi dipandang sebagai keputusan administratif, melainkan sebagai simbol konsolidasi kekuasaan yang mengabaikan sensitivitas politik dan aspirasi publik. Sabtu (28/3/2026).

Dalam perspektif politik kekuasaan, langkah ini terbaca sebagai praktik neo-patronase, di mana jabatan strategis tidak lagi berbasis meritokrasi, melainkan relasi dan kompromi kekuasaan. Dampaknya, bukan hanya memicu resistensi dari masyarakat, tetapi juga mempercepat keretakan di tubuh internal pendukung bupati sendiri.

Sejumlah tokoh kunci dari lingkar inti pemenangan mulai membuka suara dengan nada yang tak lagi diplomatis.

“Ini bukan lagi soal kecewa, ini soal pengkhianatan politik. Basis sudah mulai bergerak, dan ini tidak bisa dianggap remeh,” ujar salah satu tokoh penting jaringan SMART.

Bahkan, nada ancaman mulai muncul secara terbuka:

“Kalau pola ini terus dipaksakan, jangan salahkan masyarakat kalau turun dengan kekuatan besar. Pasca-Lebaran, kita akan lihat gelombang itu.”

Pernyataan tersebut mengindikasikan eskalasi dari sekadar kritik menjadi mobilisasi politik, sebuah transisi berbahaya dari dissent menuju collective action. Dalam teori gerakan sosial, kondisi ini sering menjadi pintu masuk bagi aksi massa berskala luas.

Situasi semakin diperparah oleh kontradiksi antara narasi resmi pemerintah dan realitas di lapangan terkait kelangkaan LPG 3 kg. Bupati H. Haerul Warisin menegaskan stok aman dan harga stabil. Namun, pernyataan tersebut justru memantik kemarahan publik yang merasa mengalami realitas sebaliknya.

Dari berbagai kecamatan; Lenek, Aikmel, Masbagik, Suela hingga Sakra Barat dan Keruak, suara masyarakat membentuk satu frekuensi: ketidakpercayaan.

Seorang warga Sakra Barat menegaskan dengan nada getir:

“Aro raos doang bupati tie, ite keliling pete gas ndek te mauk.”

Dari Keruak, tekanan ekonomi berbicara lebih keras dari retorika:

“Ngeraos bae bupati, ndek taok masyarakat susah sik gas. Harga tembus 35 ribu, ini bukan stabil ini pembiaran.”

Di Jerowaru, kritik berubah menjadi penyesalan politik yang eksplisit:

“Nyesel ke pilik bupati tie. Selapuk sikne bisnisan, bisnis gas, bisnis MBG, rakyat jadi permainan, rakyat jadi korban.”

Sementara dari Pringgabaya, kemarahan publik telah kehilangan filter:

“Gas taek, pajek taek, ndarak kenenta bedoe bupati. Ini pemimpin atau penonton penderitaan rakyat?”

Akumulasi dari krisis kebijakan dan disonansi politik ini menciptakan apa yang oleh para analis disebut sebagai legitimacy breakdown, runtuhnya kepercayaan publik terhadap otoritas. Dalam kondisi seperti ini, narasi pembangunan tidak lagi dipercaya, dan setiap kebijakan dibaca sebagai beban, bukan solusi.

Lebih jauh, sejumlah elemen masyarakat sipil dan jaringan politik lokal mulai merancang apa yang mereka sebut sebagai “aksi koreksi total” pasca-Lebaran. Meski belum terkonfirmasi secara resmi, wacana mobilisasi massa dalam skala besar telah beredar luas di berbagai kanal komunikasi akar rumput.

Seorang tokoh masyarakat dari wilayah utara Lombok Timur bahkan menyampaikan peringatan keras:

“Ini bukan sekadar aksi protes. Ini akumulasi kekecewaan. Kalau bupati tetap tuli, maka rakyat akan memaksa untuk mendengar, ingat suara SMART pilkada kemarin tidak sampai 40%.”

Dalam logika demokrasi, aksi massa adalah instrumen koreksi. Namun ketika narasi yang berkembang mulai mengarah pada delegitimasi kekuasaan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya jabatan, tetapi stabilitas politik daerah itu sendiri.

Lombok Timur kini berdiri di persimpangan: antara koreksi kebijakan atau eskalasi krisis.

Satu hal yang mulai terbaca jelas ketika dapur rakyat kosong, dan telinga penguasa tertutup, maka jalanan sering kali menjadi ruang terakhir demokrasi berbicara.

{Tim/Red}

Baca Juga

dibaca