Box Redaksi Media Suara Rakyat Indonesia

Dok, foto: Dari Sorotan Publik hingga OTT KPK: Jejak Kontroversial Bupati Pati Sudewo.

MSRI, PATI – Karier politik Bupati Pati, Sudewo, tengah berada di persimpangan krusial. Baru menjabat kurang dari satu tahun pada periode kepemimpinan 2025–2030, Sudewo kini harus berhadapan dengan proses hukum setelah diamankan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.

Sudewo terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang diduga berkaitan dengan praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati. Peristiwa ini menjadi pukulan serius, tidak hanya bagi dirinya secara pribadi, tetapi juga bagi kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah.

Sebelum kasus hukum ini mencuat, nama Sudewo telah lebih dulu menjadi sorotan tajam masyarakat. Sejumlah kebijakan fiskal yang dinilai memberatkan rakyat memicu gelombang protes dan demonstrasi, menandai dinamika kepemimpinannya yang penuh kontroversi sejak awal masa jabatan.

Lantas, siapa sebenarnya sosok Sudewo? Berikut rekam jejak dan profil singkatnya.

Profil Singkat Sudewo

Sudewo lahir di Pati, 11 Oktober 1968. Ia memiliki latar belakang pendidikan teknik dan infrastruktur. Pendidikan sarjananya ditempuh di Teknik Sipil Universitas Sebelas Maret (UNS) angkatan 1991, kemudian melanjutkan studi magister di Universitas Diponegoro (UNDIP) pada 1993.

Sebelum terjun ke dunia politik, Sudewo mengawali karier profesionalnya di sektor konstruksi dan birokrasi, khususnya di lingkungan Pekerjaan Umum (PU). Ia pernah bertugas di Kanwil PU Bali, Jawa Timur, hingga Dinas PU Kabupaten Karanganyar, yang membentuk citranya sebagai figur berlatar belakang teknokrat.

Jejak Politik: Dari Senayan ke Pendapa Kabupaten

Langkah Sudewo di dunia politik dimulai pada 2002, saat ia mencalonkan diri sebagai Bupati Karanganyar. Meski gagal, langkah tersebut menjadi pintu masuknya ke panggung politik nasional.

Ia kemudian aktif di Partai Gerindra, dan pada 2019 dipercaya menjabat sebagai Ketua Bidang Pemberdayaan Organisasi DPP Gerindra. Sudewo juga pernah menduduki kursi anggota DPR RI selama dua periode, yakni 2009–2013 dan 2019–2024.

Kedekatannya dengan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto, turut memperkuat posisi dan pengaruh politiknya di tingkat nasional.

Pada 20 Februari 2025, Sudewo resmi dilantik sebagai Bupati Pati periode 2025–2030 bersama Wakil Bupati Risma Ardhi Chandra.

Kebijakan Kontroversial dan Gelombang Protes

Belum genap setahun menjabat, kepemimpinan Sudewo diuji oleh kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang mencapai hingga 250 persen. Kebijakan tersebut memicu aksi demonstrasi besar-besaran dari masyarakat yang menilai kebijakan itu tidak berpihak pada rakyat kecil.

Meski Sudewo menyatakan bahwa kebijakan tersebut bertujuan untuk mendukung renovasi RSUD RAA Soewondo, tekanan publik yang masif akhirnya memaksanya mencabut kebijakan tersebut dan mengembalikan tarif PBB ke standar tahun 2024.

OTT KPK dan Dugaan Jual Beli Jabatan

Kini, ujian terberat Sudewo datang dari ranah hukum. KPK mengamankannya atas dugaan keterlibatan dalam praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Pati. Dugaan tersebut mencakup adanya peran perantara atau “pengepul” di tingkat kecamatan, yang mengindikasikan pola korupsi yang terstruktur.

Ironisnya, penangkapan ini terjadi di tengah upaya Sudewo membangun kembali citra kepemimpinannya pasca polemik kebijakan pajak. Alih-alih fokus pada agenda pembangunan dan reformasi birokrasi, Sudewo kini harus menghadapi proses hukum yang akan menentukan nasib politik dan hukumnya ke depan.

Publik Pati menanti hasil gelar perkara KPK, yang akan menentukan status hukum sang bupati, sekaligus menjadi ujian integritas bagi komitmen pemberantasan korupsi di daerah.

{Redaksi MSRI}

Baca Juga

dibaca