Edy Macan Serukan Persatuan Warga Surabaya, MSRI: Demokrasi Jangan Dicederai Provokasi

Edy Macan Serukan Persatuan Warga Surabaya, MSRI: Demokrasi Jangan Dicederai Provokasi
Dok, foto ilustrasi. Edy Macan Serukan Persatuan Warga Surabaya, MSRI: Demokrasi Jangan Dicederai Provokasi.

MSRI, SURABAYA – Menyikapi maraknya aksi dan pernyataan yang mengatasnamakan kepentingan rakyat, tokoh masyarakat Surabaya, Edy Macan, mengimbau warga Kota Pahlawan agar tetap menjaga persatuan serta tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang berpotensi memecah belah masyarakat.

Edy Macan menilai, sebagian masyarakat mulai jenuh dengan aksi-aksi yang diklaim sebagai pembelaan terhadap rakyat, namun tidak disertai tujuan dan substansi yang jelas. Menurutnya, kondisi tersebut berisiko dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menciptakan kegaduhan dan konflik sosial.

“Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib saling menghormati perbedaan suku, ras, dan latar belakang. Terlebih di Surabaya, kota yang dikenal dengan semangat toleransi dan persaudaraan. Kondusivitas harus kita jaga bersama,” tegasnya.

Ia juga menyoroti munculnya tindakan provokatif berupa tantangan adu fisik yang dikaitkan dengan isu organisasi maupun identitas suku. Menurut Edy Macan, tindakan tersebut tidak hanya tidak pantas, tetapi juga bertentangan dengan prinsip negara hukum.

“Ini negara hukum, bukan arena adu kekuatan. Segala persoalan memiliki jalur dan mekanisme hukum yang jelas. Tidak dibenarkan menantang, apalagi menghina pihak lain dengan membawa isu suku dan identitas,” ujarnya.

Edy Macan menegaskan bahwa kritik terhadap organisasi merupakan hak setiap warga negara, namun harus disampaikan secara beradab dan bertanggung jawab.

Ia mengingatkan agar kebebasan berekspresi tidak disalahgunakan hingga merusak persatuan dan ketertiban umum.

“Silakan menyampaikan kritik, tetapi jangan menghina suku atau kelompok tertentu. Aspirasi boleh disuarakan, namun tetap dalam koridor hukum dan etika,” lanjutnya.

Sebagai warga Surabaya, Edy Macan menekankan bahwa Kota Pahlawan adalah milik bersama yang wajib dijaga ketertiban dan keamanannya. Ia juga mendorong Pemerintah Kota Surabaya untuk segera mengambil langkah tegas dan terukur guna meredam kegaduhan yang berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemimpin Redaksi Media Suara Rakyat Indonesia (MSRI), Slamet Pramono, yang akrab disapa Bram, menegaskan bahwa demokrasi tidak boleh dicederai oleh provokasi yang mengarah pada ujaran kebencian dan konflik horizontal.

“MSRI memandang bahwa kebebasan berpendapat harus diiringi dengan tanggung jawab moral dan hukum. Demokrasi tidak boleh menjadi ruang pembenaran bagi provokasi, intimidasi, maupun penghinaan terhadap identitas tertentu,” tegas Bram.

Menurut Bram, peran media adalah menjaga keseimbangan informasi sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial agar ruang publik tetap sehat dan beradab.

“Kami mendorong aparat penegak hukum untuk bertindak profesional dan transparan dalam menangani setiap laporan. Kepastian hukum menjadi kunci agar masyarakat tidak terjebak pada spekulasi dan kegaduhan yang berkepanjangan,” ujarnya.

Ia menambahkan, Surabaya sebagai kota besar dengan latar belakang masyarakat yang beragam membutuhkan ketenangan, kedewasaan, dan keteladanan dalam menyikapi perbedaan.

“Persatuan dan toleransi adalah fondasi utama kehidupan berbangsa. Jangan sampai perbedaan pendapat justru memecah persaudaraan,” pungkas Bram.

{Cak Loem}

Editor : Redaksi MSRI

Baca Juga

dibaca

Post a Comment

Hi Please, Do not Spam in Comments

Lebih baru Lebih lama