Box Redaksi Media Suara Rakyat Indonesia

MSRI, JOMBANG - Polemik terkait keterlambatan suplai fasilitas komputer dan laptop untuk menunjang pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) kembali mencuat di Kabupaten Jombang.

Sejumlah sekolah dasar, khususnya di wilayah Jombang Utara khususnya di Kecamatan Ploso, Banyak Guru terkendala record laporan aktivitasnya dan orang tua wali siswa di beberapa sekolah keberatan edaran dari sekolah mengharuskan anaknya membawa Handphone (HP diisi paketan dan batrei harus dichash penuh) untuk kegiatan Program ANBK yang dirasa memberatkan bagi orang tua yang tidak mampu juga tidak memiliki Handphone, dan para Guru pendidik masih mengeluhkan belum adanya bantuan perangkat teknologi Komputer/Laptop yang dijanjikan sejak program pemerintah pusat diluncurkan pada tahun 2021 lalu.

Keluhan itu disampaikan sejumlah guru dan kepala sekolah yang menilai bahwa tanpa adanya sarana memadai, pelaksanaan ANBK berjalan tidak efektif. Banyak sekolah masih terpaksa meminjam perangkat dari sekolah lain atau mungkin menyewa komputer/ Laptop di luar, yang dinilai cukup membebani baik secara waktu dan lainnya. Rabu, 1 Oktober 2025.

Menanggapi sorotan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Sekolah Dasar Kabupaten Jombang, Bapak Rendra, memberikan pernyataannya. Ia mengakui bahwa memang ada sejumlah sekolah di Ploso Utara dan beberapa wilayah lain yang hingga kini belum tersentuh bantuan perangkat komputer dari pemerintah.

"Memang benar masih ada sekolah-sekolah dasar, yang belum menerima fasilitas komputer atau laptop untuk program ANBK dan kekurangan fasilitas guru terkait laptop, Namun perlu kami sampaikan bahwa pengajuan kebutuhan tersebut sudah kami lakukan, bahkan terakhir pada tahun 2025 ini,” ujar Rendra saat di tanya wartawan.

Rendra tidak menjelaskan, Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang sebenarnya sudah mengajukan proposal kebutuhan sarana prasarana teknologi pendidikan ke pemerintah pusat dinas yang lama sudah diajukan atau belum.  tetapi kami sudah menangajukan keluhan terkait fasilitas untuk Guru dan murid-murid untuk program ANBK, namun menurutnya, proses realisasi bergantung pada alokasi anggaran serta prioritas dari Kementerian Pendidikan.

Bukan berarti Jombang tidak diperhatikan, hanya saja realisasi distribusi perangkat dilakukan bertahap. Ada sekolah yang sudah dapat, ada yang masih menunggu. Semua menyesuaikan kemampuan anggaran pusat dan kuota distribusi setiap tahunnya,” tambahnya.

Meski demikian, penjelasan tersebut belum sepenuhnya memuaskan pihak sekolah maupun pemerhati pendidikan di Jombang. Banyak pihak menilai bahwa keterlambatan ini justru menghambat pemerataan mutu pendidikan, karena sekolah dengan fasilitas terbatas tidak mampu bersaing dengan sekolah yang sudah lebih dulu tersuplai perangkat. apalagi berdasarkan intruksi presiden sekarang Bapak Prabowo Subianto, mutu pendidikan dan kesehatan anak sekolah harus di prioritaskan untuk kemajuan bernegara, berbangsa. 

Beberapa kepala sekolah bahkan berharap Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang dapat mengambil langkah konkret, misalnya melalui alokasi anggaran daerah atau program kerja sama dengan pihak ketiga, agar kebutuhan perangkat komputer atau laptop segera terpenuhi dan tidak selalu bergantung sepenuhnya pada pemerintah pusat.

Sementara itu, Dinas pendidikan di desak harus memastikan pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta menyampaikan kondisi riil di lapangan, termasuk banyaknya sekolah di Jombang utara khususnya di kecamatan Ploso yang hingga kini masih banyak kekurangan sarana teknologi tersebut.

Pihak pemerhati pendidikan yang tidak mau disebutkan namanya, juga memberikan statemen "Seharusnya kepala Dinas pendidikan yang baru ini lebih semangat memerubah cara-cara lama yang sudah lama program ANBK atau prasarana Guru pengajar belum mendapatkan di support dan berkomitmen memperjuangkan kebutuhan sekolah-sekolah dasar di wilayah Kabupaten Jombang, karena ANBK adalah program strategis untuk memetakan mutu pendidikan. berharap dalam distribusi berikutnya, Jombang mendapat perhatian lebih besar,” tegasnya dengan ekpresi berharap ada perubahan lebih baik. 

Dengan pernyataan ini, publik kini menunggu tindak lanjut nyata dari pemerintah daerah maupun pusat, agar program baik ANBK tidak lagi menjadi beban bagi sekolah dasar yang minim fasilitas, melainkan benar-benar menjadi instrumen peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Jombang lebih baik. 

{Cak Loem}

Baca Juga

dibaca