Box Redaksi Media Suara Rakyat Indonesia

Dok, foto; ARPG Minta Gubernur Khofifah Hentikan Pendukung yang Mengganggu Aksi Damai 3 September 2025.

MSRI, SURABAYA - Aliansi Relawan Prabowo Gibran (ARPG) meminta kepada Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, agar segera menginstruksikan para pendukungnya untuk tidak mengganggu ataupun menghalangi jalannya aksi damai yang akan digelar oleh Cak Soleh No Viral No Justice pada tanggal 3 September 2025.

Sikap ini penting agar publik menilai bahwa Gubernur Khofifah masih memiliki kebijakan yang berpihak kepada rakyat Jawa Timur, memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dengan damai dan bermartabat.

Gus Har, selaku Pengurus ARPG, menegaskan bahwa apabila hal ini tidak diindahkan dan masih ada pihak-pihak yang mencoba menghalangi, maka aksi selanjutnya akan digelar lebih besar lagi. Bahkan tidak menutup kemungkinan, pasukan berani mati akan turun tangan untuk menghancurkan segala bentuk kedzaliman dan penjajahan terhadap rakyat Jawa Timur.

Selain itu, ARPG juga meminta kepada TNI dan Polri agar benar-benar bersikap netral dengan mengawal, menjaga, mengayomi, serta melindungi masyarakat Jawa Timur yang ingin menyampaikan aspirasinya. Hal ini adalah bagian dari tugas pokok dan fungsi (tupoksi) TNI dan Polri sebagai aparat negara yang seharusnya hadir di tengah rakyat, bukan melindungi kepentingan segelintir elit.

Lebih lanjut, ARPG mendesak agar Gubernur Khofifah Indar Parawansa bersedia turun langsung menemui dan bermediasi dengan para pejuang aspirasi masyarakat. Hal ini penting sebagai bukti bahwa dirinya mau mendengar, memahami, dan mencari solusi bersama atas berbagai persoalan yang selama ini membebani rakyat Jawa Timur.

ARPG menegaskan sekali lagi, apabila seluruh tuntutan ini tidak dihiraukan, maka ARPG bersama masyarakat Jawa Timur akan melakukan boikot pajak secara total dan mengangkat pedang keadilan setinggi-tingginya bersama rakyat Jawa Timur. Gerakan ini tidak hanya terbatas di Jawa Timur, melainkan akan menggema di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dengan berbagai elemen rakyat Indonesia dari beragam suku dan daerah turun melakukan aksi besar-besaran.

Dalam aksi lanjutan itu, yang dituntut bukan hanya pelengseran Khofifah Indar Parawansa dari jabatannya, tetapi juga pembubaran DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota/Kabupaten, DPD, hingga Polri karena dianggap telah gagal menjalankan amanah rakyat dan justru menjadi alat penindas masyarakat.

{Redaksi}

Baca Juga

dibaca