 |
| Dok, foto; DPRD Tulungagung Gelar Rapat Paripurna, Serahkan Rekomendasi LKPJ Bupati 2024. Kamis (24/4/2025). |
MSRI, TULUNGAGUNG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur resmi menyerahkan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tulungagung Tahun Anggaran 2024 dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD di aula lantai 2 Rabu (23/4/2025).
Sejumlah catatan penting disampaikan, mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur.
Wakil Ketua DPRD, Ali Munib menyebut LKPJ telah disusun sesuai regulasi dan cukup menggambarkan kinerja pemerintah daerah selama 2024. Ia juga mengapresiasi penurunan angka kemiskinan yang tercatat sebesar 6,28 persen, turun dari tahun sebelumnya.
Meski demikian, DPRD memberikan beberapa rekomendasi tindak lanjut. Di sektor pendidikan, dewan menyoroti perlunya alokasi anggaran untuk Pendidikan Profesi Guru (PPG), optimalisasi dana BOS, serta penggabungan sekolah dengan jumlah siswa minim. Sektor kesehatan juga menjadi perhatian, terutama soal rasio tenaga bidan yang masih jauh dari standar ideal.
“Rasio saat ini satu bidan melayani lebih dari seribu penduduk, padahal idealnya satu bidan melayani 500 orang,” ujar Ali.
Dalam bidang infrastruktur, kualitas perbaikan jalan dianggap belum memadai dan berisiko membahayakan pengendara. DPRD juga mendesak percepatan perbaikan jembatan penghubung di Desa Junjung yang membutuhkan dana Rp7,5 miliar.
Wakil Ketua DPRD lainnya, Sabar, menambahkan sorotan terhadap sektor perdagangan dan ketahanan pangan. Ia menegaskan perlunya pengawasan terhadap toko modern berjejaring yang dikhawatirkan mematikan UMKM lokal, serta perlindungan harga hasil pertanian.
Catatan lainnya meliputi kebutuhan revitalisasi armada pemadam kebakaran dan pembangunan pos damkar baru di daerah rawan bencana.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang disampaikan DPRD. Dalam sambutannya, ia menyebut rekomendasi dewan akan menjadi bahan perbaikan kinerja pemerintah daerah tahun 2025.
“Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, kami telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahun 2024 secara resmi. Rekomendasi ini akan kami tindaklanjuti dengan aksi nyata sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” ucap bupati Gatut Sunu.
Ia juga berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif yang telah terjalin baik dapat terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan untuk mendukung misi pembangunan daerah.
Pantauan saat ini dari media suara rakyat indonesia(MSRI).
Rapat paripurna ditutup dengan penyerahan dokumen rekomendasi oleh DPRD kepada perwakilan pemerintah daerah secara simbolis.
Reporter ; Roni Yuwantoko
( Kaperwil Jatim )
dibaca
Posting Komentar