Box Redaksi Media Suara Rakyat Indonesia

MSRI, JAWA TIMUR – Penguatan struktur organisasi dan konsolidasi internal menjadi agenda utama dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Daerah Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Investigasi Negara (DPD LIN) Jawa Timur yang digelar pada 8 November 2026.

Pertemuan strategis tersebut bukan sekadar menjadi ajang koordinasi antarpengurus, melainkan juga momentum penegasan arah perjuangan, pembenahan organisasi, serta penguatan komitmen LIN dalam menjalankan fungsi kontrol sosial di tengah masyarakat.

Rakor tersebut dihadiri langsung Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP LIN), Gus Robi Irawan Wiratmoko, bersama sejumlah jajaran pimpinan pusat, di antaranya Direktur, Wakil Direktur Ketahanan Ekonomi, dan Direktur Investigasi. Hadir pula jajaran pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) LIN dari berbagai wilayah di Jawa Timur.

Suasana rapat berlangsung dalam semangat kebersamaan dan konsolidasi. Sejumlah agenda penting dibahas, terutama menyangkut penataan struktur kepengurusan, pembagian tanggung jawab, serta penyamaan persepsi dalam menjalankan visi dan misi lembaga.

Penyegaran Struktur, Perkuat Barisan Organisasi

Salah satu agenda penting dalam Rakor tersebut adalah penetapan sejumlah perubahan dan penguatan struktur kepemimpinan LIN di wilayah Jawa Timur. Keputusan diambil melalui mekanisme musyawarah mufakat sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas koordinasi dan kinerja organisasi.

Adapun sejumlah keputusan strategis yang ditetapkan meliputi:

1. Markat Noor Hadi resmi diamanahkan sebagai Kepala Operasional Mandala II, menggantikan Sdr. Levi.
2. Kastum Hardianto ditetapkan sebagai Wakil Kepala Operasional Mandala II.
3. Hadi Mulyono dipercaya mengemban amanah sebagai Ketua DPC LIN Lamongan.
4. Kris Susanto, S.H. secara resmi ditetapkan sebagai Ketua DPD LIN Jawa Timur.

Penataan tersebut diharapkan menjadi langkah organisatoris untuk memperkuat koordinasi dari tingkat pusat hingga daerah, sekaligus memastikan setiap pengurus memahami tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya.

Dengan struktur yang semakin tertata, LIN diharapkan mampu menjalankan program kerja secara lebih terarah, terukur, dan bertanggung jawab.

Ketua Umum Tegaskan LIN Harus Mengabdi kepada Rakyat

Dalam arahannya, Ketua Umum DPP LIN, Gus Robi Irawan Wiratmoko, menegaskan bahwa keberadaan LIN bukan untuk kepentingan pribadi, kelompok, ataupun sekadar mengejar jabatan organisasi. Sebaliknya, lembaga ini dibangun dengan tujuan pengabdian kepada rakyat, masyarakat, dan negeri.

Ia mengingatkan seluruh jajaran agar menjaga marwah organisasi, memperkuat integritas, serta membuktikan keberadaan lembaga melalui kerja nyata.

"Bergeraklah Tanpa Berisik, Bertindaklah Tanpa Kehendak," ujar Gus Robi saat menyampaikan prinsip yang menjadi pedoman gerak organisasi.

Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa setiap anggota LIN harus mengedepankan tindakan nyata, profesionalitas, dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah organisasi.

Tidak hanya itu, Gus Robi juga memberikan peringatan tegas terhadap pihak-pihak yang diduga menyalahgunakan nama LIN untuk kepentingan pribadi maupun mengaku sebagai bagian dari lembaga tanpa kewenangan atau legalitas yang sah.

"Siapa pun yang memanfaatkan nama LIN secara ilegal akan kami proses sesuai hukum yang berlaku. Kami adalah lembaga yang mengerti hukum, dan integritas organisasi adalah prioritas utama," tegasnya.

Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan pentingnya menjaga identitas, legalitas, serta kewibawaan organisasi agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Komitmen Menjadi Kontrol Sosial yang Bertanggung Jawab

Rakor DPD LIN Jawa Timur ditutup dengan penegasan komitmen bersama untuk membangun organisasi yang solid, profesional, independen, dan berintegritas.

Sebagai lembaga yang menyatakan memiliki legalitas berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0000907.AH.01.08.TAHUN 2026, LIN menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat.

Ke depan, keberadaan LIN diharapkan tidak hanya terlihat dari kelengkapan struktur kepengurusan, tetapi juga dari kontribusi nyata dalam mengawal kepentingan publik, menyampaikan aspirasi masyarakat, melakukan pengawasan sosial secara bertanggung jawab, serta menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Sebab, marwah sebuah lembaga tidak ditentukan oleh seberapa besar nama dan struktur organisasinya, melainkan oleh integritas, keberanian, serta manfaat nyata yang diberikan kepada masyarakat dan negeri. (*)

MSRI — Perspektif • Akurat • Terpercaya

Baca Juga

dibaca