MSRI, JAKARTA – Penyidikan dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto masih terus bergulir. Hingga Jumat (20/11/2026), Bareskrim Polri belum menetapkan tersangka dalam perkara tersebut. Penyidik justru memperluas penelusuran dengan melakukan penggeledahan lanjutan di sejumlah lokasi di wilayah Bogor dan Tangerang.
Pengembangan penyidikan tersebut berdampak pada tertundanya agenda ekspose atau pemaparan perkara bersama Kejaksaan Agung (Kejagung) yang semula dijadwalkan berlangsung pada Jumat (20/11/2026). Agenda tersebut kini dijadwalkan ulang hingga pekan depan.
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro membenarkan bahwa penyidik masih melakukan pengembangan melalui penggeledahan di sejumlah lokasi.
"Saat ini masih melakukan pengembangan lanjutan penggeledahan di daerah Bogor dan Tangerang," kata Susatyo saat dikonfirmasi, Jumat (20/11/2026).
Meski demikian, Susatyo belum membeberkan secara terperinci identitas pemilik rumah atau pihak yang menjadi sasaran penggeledahan. Jenis barang bukti yang tengah dicari maupun temuan konkret dari kegiatan tersebut juga belum diungkap kepada publik.
Ia hanya memastikan bahwa agenda ekspose bersama jaksa penuntut umum (JPU) mengalami penundaan.
"Ekspose dengan JPU ditunda minggu depan," ujarnya.
Penundaan tersebut menjadi bagian penting dalam perkembangan perkara. Sebab, ekspose bersama kejaksaan merupakan salah satu forum koordinasi dan pembahasan untuk mencermati hasil penyidikan, kecukupan alat bukti, konstruksi hukum, serta kemungkinan pemenuhan unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan.
59 Saksi Diperiksa, Belum Ada Tersangka dalam Perkara Makar
Di tengah perluasan penyidikan, Bareskrim masih mendalami hubungan antara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh publik dengan dugaan tindak pidana makar.
Hingga saat ini, sebanyak 59 orang telah dimintai keterangan sebagai saksi. Pemeriksaan juga menyasar sejumlah pihak yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal.
Namun, perlu ditegaskan bahwa penetapan tersangka dalam perkara penyadapan ilegal tidak serta-merta menjadikan pihak yang sama sebagai tersangka dalam perkara dugaan makar. Kedua perkara tersebut memiliki konstruksi hukum dan unsur pembuktian yang harus diuji secara tersendiri.
Dengan demikian, penyidik masih harus membuktikan secara objektif apakah terdapat perbuatan, keterlibatan, serta hubungan hukum antara para pihak dengan dugaan tindak pidana yang sedang diselidiki.
Pemufakatan Jahat hingga Permulaan Pelaksanaan Jadi Fokus Pembuktian
Dalam pengembangan perkara ini, penyidik mendalami dugaan adanya tindakan yang bertujuan merampas kemerdekaan Presiden, membuat kepala negara tidak mampu menjalankan pemerintahan, hingga menggulingkan pemerintahan yang sah.
Sejumlah tahapan yang menjadi perhatian dalam konstruksi pembuktian meliputi dugaan pemufakatan jahat, persiapan, hingga permulaan pelaksanaan.
Bareskrim menggunakan ketentuan Pasal 191 dan/atau Pasal 193 dan/atau Pasal 196 KUHP juncto Pasal 160 dan Pasal 20 KUHP sebagaimana disebutkan dalam konstruksi perkara.
Penerapan pasal-pasal tersebut nantinya harus diuji berdasarkan fakta hukum, alat bukti, serta terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dugaan maupun indikasi yang ditemukan selama penyidikan tidak dapat langsung disamakan dengan terbuktinya tindak pidana.
Libatkan Wasidik, Propam, Itwasum hingga Kompolnas
Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan makar pada 11 November 2026. Perkara tersebut merupakan pengembangan dari penyidikan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh publik.
Pada Kamis (19/11/2026), penyidik juga menggelar pembahasan internal dengan melibatkan Biro Pengawasan Penyidikan (Wasidik), Divisi Propam, Itwasum, Kompolnas, serta sejumlah ahli.
Pembahasan tersebut bertujuan mencermati fakta dan bukti baru sekaligus memastikan proses penyidikan berjalan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.
Kini, penggeledahan lanjutan di Bogor dan Tangerang menjadi salah satu langkah penyidik untuk memperkuat materi pembuktian sebelum perkara kembali dibahas bersama jaksa.
Publik pun menanti hasil pengembangan penyidikan tersebut, terutama mengenai barang bukti yang ditemukan, relevansi keterlibatan para pihak, serta sejauh mana unsur dugaan makar dapat dibuktikan secara hukum.
Ekspose pekan depan akan menjadi salah satu momentum penting untuk melihat perkembangan konstruksi perkara ini. Namun, kepastian mengenai ada atau tidaknya tindak pidana serta pihak yang bertanggung jawab tetap harus didasarkan pada alat bukti dan proses hukum yang sah, bukan sekadar dugaan.
MSRI - Perspektif • Akurat • Terpercaya
Reporter: Aditya WP
Kabiro MSRI DKI Jakarta
dibaca

Posting Komentar
Hi Please, Do not Spam in Comments