Box Redaksi Media Suara Rakyat Indonesia

MSRI, JAKARTA – Jakarta tidak pernah benar-benar kehabisan cerita. Ketika massa mulai memenuhi jalan, informasi bergerak liar di media sosial, dan sebuah isu dapat berubah menjadi perdebatan hanya dalam hitungan menit, ada satu posisi yang hampir selalu menjadi tujuan pertanyaan publik: depan kamera.

Di ruang itulah Kombes Pol Budi Hermanto menjalankan perannya sebagai Kabid Humas Polda Metro Jaya.

Bukan pekerjaan yang sederhana. Sebab, ketika situasi sedang tenang, kehadiran juru bicara mungkin nyaris tidak terasa. Namun, ketika keadaan mulai gaduh, pertanyaan datang bersamaan, kamera menyala, dan publik menuntut kepastian, suara institusi ditunggu.

Pada titik itulah seorang juru bicara tidak cukup hanya hadir. Ia dituntut mampu menjelaskan.

Cepat, tetapi tidak tergesa-gesa. Tegas, tetapi tidak berlebihan. Terbuka, namun tetap berada dalam koridor informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sebab, dalam komunikasi institusi penegak hukum, satu kalimat bukan sekadar kalimat. Ia dapat menjadi rujukan publik, bahan pemberitaan, sekaligus memengaruhi cara masyarakat memahami sebuah peristiwa.

Dari Reserse ke Ruang Komunikasi Publik

Budi Hermanto bukan nama baru dalam dunia kepolisian, khususnya dalam menghadapi perkara dan situasi yang membutuhkan ketelitian.

Lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 2000 tersebut memiliki perjalanan panjang di bidang reserse dan siber. Sejumlah posisi strategis pernah diembannya, antara lain Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Kapolres Batu, Kapolresta Malang Kota, hingga Kasubdit III Dittipidsiber Bareskrim Polri.

Namun, menjadi Kabid Humas Polda Metro Jaya berarti memasuki medan yang berbeda.

Jika sebelumnya berhadapan dengan perkara, penyelidikan, alat bukti, dan penegakan hukum, kini ia juga harus berhadapan dengan sesuatu yang kecepatannya nyaris tidak mengenal batas: arus informasi dan opini publik.

Satu informasi dapat menyebar sebelum institusi sempat memberikan penjelasan. Satu istilah dapat dipotong dari konteksnya. Sementara kekosongan informasi sering kali tidak bertahan lama karena segera diisi oleh berbagai tafsir.

Di situlah komunikasi publik menjadi penting.

Dan di situlah pula kualitas seorang juru bicara sesungguhnya diuji.

Ketika Istilah Menjadi Perhatian Publik

Salah satu contoh yang sempat menjadi perhatian adalah persoalan rekening Mandiri milik Supriyono alias Botok, Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB).

Di tengah berkembangnya informasi mengenai "pemblokiran rekening", Budi memberikan penjelasan bahwa tindakan tersebut berkaitan dengan permohonan penundaan transaksi.

Bagi sebagian orang, perbedaan istilah mungkin dianggap sebagai persoalan kecil.

Namun bagi institusi penegak hukum, istilah bukan perkara sepele.

Antara pemblokiran, penundaan transaksi, penghentian sementara, maupun tindakan hukum lainnya dapat memiliki konteks dan konsekuensi yang berbeda.

Karena itu, tugas juru bicara bukan sekadar menjadi orang yang paling cepat berbicara.

Ia justru dituntut menjadi orang yang paling cermat sebelum berbicara.

Sebab, dalam era ketika potongan video dapat beredar lebih cepat daripada klarifikasi, satu kata yang kurang tepat dapat membuka ruang tafsir baru.

Ironisnya, ketika informasi resmi terlambat datang, ruang tersebut hampir selalu segera diisi oleh informasi lain benar, setengah benar, atau bahkan belum teruji.

Berdiri Ketika Institusi Disorot

Menjadi juru bicara berarti menerima konsekuensi untuk tampil ketika situasi tidak sedang ideal.

Ketika institusi dipuji, tentu banyak yang merasa nyaman.

Tetapi ketika kritik datang, pertanyaan menumpuk, dan publik mempertanyakan langkah kepolisian, kamera tetap menyala.

Di situlah posisi Budi menjadi strategis.

Ia berada di garis depan komunikasi Polda Metro Jaya, menjembatani institusi dengan masyarakat melalui informasi yang diharapkan mampu menjawab kegelisahan publik.

Namun, penting pula dicatat, kondisi Jakarta bukan ditentukan oleh seorang juru bicara semata.

Ada ribuan personel yang bekerja di lapangan, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, elemen masyarakat sipil, media, dan masyarakat luas yang turut menentukan bagaimana sebuah situasi berkembang.

Budi hanyalah salah satu bagian dari mata rantai tersebut.

Tetapi justru karena ia berada di ruang komunikasi publik, setiap pernyataannya membawa bobot institusional.

Ketika suasana tegang, publik membutuhkan informasi.

Ketika kabar berseliweran, publik membutuhkan klarifikasi.

Dan ketika banyak pertanyaan belum terjawab, publik membutuhkan kepastian.

Di situlah seorang juru bicara seharusnya hadir—bukan untuk sekadar memenuhi kebutuhan kamera, melainkan untuk memastikan masyarakat tidak dibiarkan menebak-nebak sendiri.

Beberapa Menit di Depan Kamera, Banyak Hal di Belakangnya

Bagi masyarakat, penampilan seorang pejabat humas di depan kamera mungkin hanya terlihat beberapa menit.

Namun, di balik durasi singkat tersebut terdapat proses panjang: perkembangan situasi harus dipantau, informasi harus diverifikasi, koordinasi internal harus dilakukan, dan setiap pernyataan harus dipertimbangkan konsekuensinya.

Budi membawa pengalaman panjang dari dunia reserse dan siber ke dalam ruang komunikasi publik tersebut.

Medannya berubah, tetapi tuntutan dasarnya tetap sama: ketelitian.

Jika seorang penyidik dituntut cermat membaca fakta, seorang juru bicara juga dituntut cermat memilih kata.

Keduanya sama-sama tidak boleh gegabah.

Sebab, kesalahan dalam membaca fakta dapat mengganggu proses penegakan hukum. Sementara kesalahan dalam menyampaikan fakta dapat mengganggu kepercayaan publik.

Ketika Jakarta Gaduh, Siapa yang Berani Berdiri di Depan?

Di tengah derasnya informasi, publik sebenarnya tidak selalu membutuhkan pejabat yang paling banyak berbicara.

Publik membutuhkan pejabat yang mampu memberikan jawaban yang jelas, konsisten, dan dapat diuji.

Karena itu, ukuran keberhasilan seorang juru bicara bukan semata seberapa sering tampil di layar.

Ukuran yang lebih penting adalah apakah setelah ia berbicara, publik menjadi lebih memahami persoalan atau justru melahirkan pertanyaan baru.

Di sinilah Budi Hermanto menghadapi tantangan yang sesungguhnya.

Ketika Jakarta gaduh, ia dituntut tetap berdiri di depan.

Ketika institusi disorot, ia dituntut tetap hadir.

Dan ketika informasi simpang siur, ia dituntut menjadi salah satu rujukan yang dapat dipercaya.

Sebab, kamera hanyalah alat.

Yang jauh lebih penting adalah kredibilitas di balik kamera.

Pada akhirnya, seorang juru bicara bukan sekadar wajah yang muncul ketika wartawan bertanya. Ia adalah salah satu wajah institusi di hadapan publik.

Dan ketika kepercayaan masyarakat menjadi sesuatu yang harus terus dijaga, setiap kata yang keluar dari ruang humas semestinya tidak hanya terdengar tegas, tetapi juga terasa jernih, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Saat Jakarta gaduh, Budi Hermanto memilih tetap berada di depan. Kini, publik pula yang akan menilai: apakah setiap penjelasan mampu meredakan kegaduhan, atau justru menyisakan ruang bagi pertanyaan berikutnya. (*)

MSRI - Perspektif Akurat Terpercaya

Baca Juga

dibaca