Box Redaksi Media Suara Rakyat Indonesia

Dok, foto; Proyek TPT di Desa Banggle Disorot, Dugaan Ketidaksesuaian Spesifikasi Pembesian Terungkap Saat Pengukuran Lapangan.

MSRI, LAMONGAN - Proyek pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di Desa Banggle, Kecamatan Sukorame, Kabupaten Lamongan, yang dilaksanakan oleh CV Assila Abbasy dengan nilai anggaran sebesar Rp146.700.000, menjadi perhatian publik menyusul adanya dugaan ketidaksesuaian spesifikasi teknis pada penggunaan material pembesian.

Proyek yang bersumber dari anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kabupaten Lamongan tersebut awalnya berjalan sebagaimana mestinya. Namun, saat awak media melakukan peninjauan lapangan disertai pengukuran langsung terhadap material besi pada rangka pengecoran, ditemukan indikasi perbedaan ukuran dibandingkan spesifikasi teknis yang lazim digunakan dalam konstruksi TPT.

Berdasarkan hasil pengukuran di lokasi, diameter besi utama maupun besi begel yang terpasang diduga lebih kecil dari ukuran standar yang seharusnya diterapkan untuk struktur penahan tanah. Kondisi ini menimbulkan dugaan adanya pengurangan volume pembesian yang berpotensi memengaruhi kekuatan serta daya tahan konstruksi dalam jangka panjang.

Salah seorang warga setempat yang ditemui di lokasi menyampaikan bahwa masyarakat sejak awal pekerjaan telah menaruh perhatian terhadap kualitas material yang digunakan.

“Secara kasat mata besinya terlihat lebih kecil dari biasanya. Setelah dilakukan pengukuran oleh media, ternyata ukurannya memang berbeda. Hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran,” ungkapnya.

Sementara itu, pihak Dinas Perkim Kabupaten Lamongan memberikan keterangan bahwa sesuai spesifikasi teknis, ukuran besi utama seharusnya 10 milimeter dan besi begel 6 milimeter.

Namun, dari hasil pengamatan di lapangan, besi yang digunakan oleh pelaksana pekerjaan terukur sekitar 8,1 milimeter untuk besi utama dan 4,8 milimeter untuk besi begel.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak CV Assila Abbasy belum memberikan klarifikasi resmi terkait temuan tersebut. 

Oleh karena itu, masyarakat berharap Dinas Perkim Kabupaten Lamongan dapat segera melakukan pemeriksaan dan audit lapangan secara menyeluruh guna memastikan pelaksanaan proyek telah sesuai dengan spesifikasi teknis, kontrak kerja, serta ketentuan peraturan yang berlaku.

Pengawasan yang ketat dinilai penting agar penggunaan anggaran negara benar-benar menghasilkan infrastruktur yang berkualitas, aman, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta lingkungan sekitar.

{Tim/Red}

Baca Juga

dibaca