Box Redaksi Media Suara Rakyat Indonesia

Dok, foto; Eko Gagak Angkat Suara: Tahun Baru 2026 Bukan Sekadar Pergantian Angka, Melainkan Pergulatan Makna dan Arah Peradaban.

MSRI, SURABAYA - Perayaan Tahun Baru 2026 kembali mengemuka sebagai ritual global yang nyaris diterima tanpa tanya. Banyak negara, khususnya bekas jajahan kolonial, mengadopsi Kalender Gregorian dan menetapkan 1 Januari sebagai penanda Tahun Baru.

Padahal, di berbagai belahan dunia, pergantian tahun sejatinya berakar pada sistem kalender dan tradisi yang berbeda, seperti Tahun Baru Imlek, Tahun Baru Hijriah, maupun perayaan astronomis seperti titik balik matahari.

Tahun Baru Masehi hari ini tidak hanya menjadi penanda waktu, tetapi menjelma simbol modernitas global dengan ciri khas kembang api, pesta pora, hitung mundur, dan euforia massal.

Tradisi tersebut terus direproduksi dan didesain ulang dari generasi ke generasi, seolah menjadi keniscayaan peradaban. Skala prioritas masyarakat pun bergeser: gaya hidup dan simbol dianggap lebih penting daripada nilai dan makna. Sekularisme bekerja halus melalui normalisasi, menjadikan penolakan terhadap perayaan ini seakan identik dengan sikap ketinggalan zaman.

Lonjakan lalu lintas, konsumsi minuman keras, hingga potensi tawuran kerap dianggap konsekuensi wajar dari “tradisi”. Kontrol diri dilepaskan secara kolektif, seolah memiliki legitimasi sosial. Padahal, dalam euforia tersebut tersimpan ironi besar: tradisi diterima begitu saja, tanpa refleksi, tanpa kesadaran nilai. Tahun Baru Masehi bukan sekadar pergantian angka, melainkan simbol dominasi peradaban sekuler yang dirayakan secara universal. Sebagaimana peringatan klasik, “Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari kaum tersebut.” 

Menolak perayaan bukanlah kebencian atau intoleransi, melainkan sikap kritis terhadap arah peradaban. Kembang api yang dinyalakan sering kali justru menandai cahaya semu, ketika arah hidup kian kehilangan makna.

Di kawasan iklim tropis, realitas lain tak kalah genting. Kapasitas mitigasi bencana semakin rapuh di tengah perubahan iklim ekstrem. Pola cuaca sulit diprediksi, tragedi alam terus berulang, dan persoalan klasik tak pernah benar-benar terurai. Musibah seakan betah menggelayut di ibu pertiwi. Dalam kondisi demikian, menggaungkan nilai-nilai hakikat kehidupan bukan perkara mudah.

Ketidakadilan saling bertaut, persoalan tidak berdiri sendiri. Dibutuhkan kejernihan rasa, kemampuan melihat dari berbagai sudut pandang, serta kesadaran untuk terus berefleksi dan bermimpi, apa pun situasinya.

Bukankah perubahan tidak akan datang jika manusia enggan mengubah dirinya sendiri? Sejatinya, kerja sama sebagai sebuah bangsa adalah kunci bagi kehidupan yang tenteram.

Namun, di saat rakyat kian tercekik, banyak yang memilih bungkam. Jabatan, harta, dan kepentingan politik tak kunjung selesai dipertontonkan. Kasus korupsi silih berganti, nilai tukar melonjak, dan harga diri bangsa dipertaruhkan. Mahasiswa disibukkan tugas akademik, rakyat kecil bergulat dengan ekonomi rumah tangga. Ibu-ibu kewalahan mengatur uang belanja yang kian menipis, bapak-bapak pusing mencari tambahan penghasilan. Kompleksitas persoalan rakyat bawah terasa begitu nyata.

Ketika rakyat ditanya soal nasib negara, jawaban yang muncul sering kali sederhana namun menyayat: “Bagaimana peduli pada negara, jika urusan perut saja harus diperjuangkan setiap hari?” 

Tak ada ruang untuk memikirkan peliknya urusan kenegaraan. Suara mahasiswa pun terasa makin lirih, bagai angin yang lewat di tengah hujan deras—tak terdengar. Nilai juang seolah memudar. Negara dengan segudang persoalan, dari krisis kepercayaan hingga ekonomi, justru merindukan pemuda-pemudi yang peduli, bukan yang abai terhadap nasib bangsanya.

Ironisnya, yang dikejar bukan lagi huruf—makna dan substansi—melainkan angka: statistik, laporan, dan sensasi berita. Informasi berseliweran tanpa konteks tanggung jawab. Fakta dipangkas, kebenaran disederhanakan. Lebih menyakitkan, aksi protes kerap direduksi menjadi sekadar formalitas, bahkan diperalat demi kepentingan sesaat. 

Kebaikan tidak lagi menjadi rutinitas, melainkan digugurkan dan diganti pencitraan. Angka dipuja, huruf ditinggalkan. Laporan menjadi pajangan tanpa makna, memaksa publik menebak arti di baliknya. Akibatnya, kepercayaan runtuh perlahan.

Yang tersisa hanyalah arsip kosong, bangkai kebijakan tanpa ruh. Banyak yang mengetahui kebenaran, namun memilih bungkam dan menjadikannya komoditas.

Di penghujung Tahun 2025, dunia digemparkan oleh ramalan mistikus yang dijuluki “Nostradamus dari Balkan”, memprediksi tujuh guncangan besar di Tahun 2026: ancaman Perang Dunia III, pergeseran kekuatan global ke Asia, krisis ekonomi, bencana iklim, kecerdasan buatan yang tak terkendali, kemungkinan kontak ekstraterestrial, hingga gejolak politik dan suksesi kepemimpinan.

Tahun 2026 juga disebut sebagai Tahun Kuda Api (Fire Horse), yang sarat energi dan dinamika. Namun di balik simbolisme tersebut, tantangan nyata menanti: pengangguran dan kemiskinan diprediksi tetap menghantui. Meski pemerintah menargetkan penurunan angka pengangguran terbuka, perlambatan ekonomi dan lonjakan angkatan kerja baru—terutama dari Generasi Z—belum sepenuhnya terserap. 

Secara keseluruhan, Tahun 2026 menjadi periode krusial di tengah ketidakpastian global dan nasional.

Maka, Tahun Baru bukan semata soal angka genap atau ganjil, melainkan soal huruf: makna, nilai, dan arah. Tanpa itu, pergantian tahun hanyalah repetisi kosong dalam peradaban yang kehilangan tujuan.

Artikel: Eko Gagak (Dewan Penasehat MSRI)

Editor : Redaksi MSRI

Baca Juga

dibaca