Box Redaksi Media Suara Rakyat Indonesia

Dok, foto bersama Kapolres, Bupati, Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung serta dari kordinator aktifis mahasiswa saat memberikan klarifikasi di Pendopo Kongas Arum. Kamis (4/9/2025).

MSRI, TULUNGAGUNG - Masyarakat di Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, akhirnya bisa beraktivitas kembali mencari rezeki dengan tenang hari ini.

Aksi unjuk rasa yang dijadwalkan berlangsung pada hari Kamis (4/9/2025) dipastikan batal digelar. Keputusan ini diambil setelah koordinator aksi bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Tulungagung sepakat menunda hingga situasi dianggap kondusif.

Pengumuman penundaan aksi tersebut diunggah melalui akun resmi media sosial Polres Tulungagung pada pukul 02.21 WIB. Dalam unggahan video, koordinator aksi dan Forkopimda menyampaikan hasil pertemuan yang berlangsung hingga dini hari kamis, (4/9/2025).

Kapolres Tulungagung Polda Jawa timur, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) M. Taat Resdi, mengatakan penundaan dilakukan sebagai langkah antisipasi potensi kerusuhan. Berdasarkan pemetaan situasi di lapangan, kondisi saat ini belum aman untuk melaksanakan unjuk rasa. Polisi bahkan telah menangkap seorang provokator yang diketahui berniat menimbulkan kericuhan.

Dok, Video Klarifikasi terkait batal aksi Unjuk Rasa, pada hari ini. Kamis (4/9/2025).

"Kami sudah menangkap satu orang yang akan melakukan tindakan rusuh di Tulungagung, orang tersebut juga melakukan kerusuhan di Kediri,” kata Kapolres AKBP Taat.

"Fakta di lapangan menunjukkan ada kelompok tidak bertanggung jawab yang berniat menunggangi aksi dengan tujuan membuat kerusuhan. Setelah kami sampaikan data itu kepada korlap, akhirnya mereka sepakat menunda bahkan membatalkan aksi,," ujarnya.

Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, menegaskan pihaknya tetap terbuka menerima aspirasi masyarakat. Namun, kondisi yang tidak kondusif membuat aksi massa berpotensi dimanfaatkan untuk memicu kerusuhan. “Saya siap untuk menerima aspirasi dari masyarakat dan berjanji akan terbuka melakukan komunikasi,” jelasnya.

Sementara itu, perwakilan dari koordinator aksi dalam video menyampaikan bahwa penundaan bukan berarti perjuangan berhenti. Mereka sepakat melanjutkan aspirasi melalui forum komunikasi yang dijanjikan Forkopimda. Sebagai pengganti aksi, akan digelar dialog publik yang dapat diikuti seluruh lapisan masyarakat.

Kalau ada yang menyebut kami menerima uang berapa pun itu adalah fitnah,” pungkas salah satu seseorang koordinator aksi.

Reporter: Roni Yuwantoko/Tim

(Kaperwil Jatim)

Baca Juga

dibaca