MSRI, JAKARTA - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dipastikan akan menghadiri langsung perayaan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025. Kehadiran ini menjadi momen bersejarah, mengingat Prabowo akan menjadi Presiden kedua setelah Soekarno yang hadir secara fisik dalam peringatan May Day.
Kala itu, Presiden Soekarno hadir dalam perayaan May Day di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK). Kini, lebih dari setengah abad kemudian, semangat pengakuan terhadap perjuangan buruh kembali menggema melalui kehadiran Presiden Prabowo.
“Kehadiran presiden atau perdana menteri dalam perayaan May Day adalah hal yang lazim di berbagai negara, sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan atas peran penting kaum buruh dalam pembangunan bangsa.”
Semula, May Day 2025 direncanakan berlangsung di GBK. Namun, demi mendukung persiapan pertandingan Pra Piala Dunia antara Indonesia dan Tiongkok serta menjaga kondisi lapangan, perayaan akhirnya dipindahkan ke Lapangan Monas.
Serikat buruh mendukung penuh keputusan ini, sekaligus memberikan dukungan moril kepada Tim Nasional Indonesia. “Kami memahami dan mendukung perjuangan tim nasional agar Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia,” ungkap Said Iqbal.
Diperkirakan, sekitar 200 ribu buruh dari Jabodetabek dan sekitarnya akan memadati kawasan Monas. Sementara di luar Jabodetabek, May Day akan dirayakan di 30 provinsi melalui aksi-aksi daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Menurut laporan KSPI, total lebih dari 1,2 juta buruh di seluruh Indonesia akan terlibat dalam aksi turun ke jalan, menunjukkan solidaritas dan kekuatan kolektif buruh nasional.
Dalam May Day 2025, kaum buruh membawa enam tuntutan utama yang disuarakan serentak secara nasional:
• Menghapus sistem outsourcing
• Membentuk Satuan Tugas Pencegahan PHK (Satgas PHK)
• Mewujudkan upah layak
• Melindungi buruh melalui pengesahan RUU Ketenagakerjaan baru
• Melindungi Pekerja Rumah Tangga dengan mengesahkan RUU PPRT
• Memberantas korupsi melalui pengesahan RUU Perampasan Aset
Dalam orasinya nanti di Monas, Said Iqbal menegaskan, “Kami berharap May Day 2025 menjadi kado bagi buruh. Dulu, Presiden SBY memberi hadiah dengan menjadikan 1 Mei sebagai hari libur nasional. Kini kami berharap, Presiden Prabowo memberi hadiah dengan menghapus sistem outsourcing. Ini sudah beberapa kali beliau sampaikan.”
Terkait upah, Said Iqbal mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang telah menaikkan upah minimum sebesar 6,5 persen tahun ini. Penggunaan indeks tertentu antara 1,0 hingga 2,0 dalam menentukan kenaikan upah dianggap sebagai fondasi yang baik.
Namun demikian, ia menegaskan pentingnya penyempurnaan formula kenaikan upah agar lebih adil dan benar-benar meningkatkan daya beli buruh ke depan.
KSPI menekankan pentingnya penyusunan RUU Ketenagakerjaan baru tanpa menghidupkan kembali semangat Omnibus Law yang sudah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi.
RUU baru tersebut harus merujuk pada tiga sumber utama:
• UU Nomor 13 Tahun 2003 yang sebagian besar isinya masih relevan.
• UU Cipta Kerja, pada bagian yang menguntungkan buruh seperti program JKP dan ancaman pidana bagi pengusaha pelanggar upah minimum.
• Putusan Mahkamah Konstitusi yang menghadirkan 21 norma baru dari 7 poin koreksi atas UU Cipta Kerja.
• Masukan dari serikat pekerja, akademisi, dan masyarakat sipil juga menjadi elemen penting dalam penyusunan RUU ini.
Sementara terkait RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT), Said Iqbal menegaskan urgensinya: “Namanya perlindungan PRT, maka mari bicara soal perlindungannya: upah yang layak, jam kerja manusiawi, jaminan sosial. Jangan takut pada RUU PPRT.”
KSPI juga menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai langkah konkret pemberantasan korupsi. Iqbal menegaskan, “Sudah saatnya RUU ini disahkan. Harus ada mekanisme pembuktian terbalik, agar koruptor tidak cukup hanya dipenjara, tetapi juga hartanya dirampas.”
Dengan pengesahan RUU ini, perjuangan memberantas korupsi bisa semakin efektif, sekaligus mengembalikan kerugian negara secara nyata.
May Day 2025 bukan sekadar peringatan tahunan. Ini adalah momentum penuh semangat dan harapan, agar kehadiran Presiden Prabowo tidak hanya menjadi simbolik, tetapi juga menjadi awal dari perubahan konkret yang membawa kesejahteraan nyata bagi kaum buruh di seluruh Indonesia.
{ Redaksi }
dibaca
Posting Komentar