MSRI, SURABAYA - Dalam upaya mempercepat terwujudnya sumber daya manusia (SDM) unggul menuju Indonesia Emas 2045, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mendorong pemerintah daerah untuk mengintegrasikan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dalam dokumen perencanaan daerah. Agenda strategis ini disampaikan dalam kegiatan yang berlangsung di Kampus STIESIA Surabaya, Senin (28/4/2025).
Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Kemendukbangga/BKKBN, Dr. Bonivasius Prasetya Ichtiarto, S.Si., M.Eng., menegaskan bahwa pembangunan kependudukan tidak bisa berjalan sendiri, melainkan harus melibatkan seluruh sektor.
“GDPK itu menyangkut jumlah, kualitas, persebaran penduduk, hingga data kependudukan. Ini membutuhkan partisipasi seluruh kementerian/lembaga dan dinas di daerah, bukan hanya Kemendukbangga/BKKBN,” ujar Bonivasius.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto menempatkan pengembangan SDM sebagai prioritas utama nasional.
“Kalau kita bicara SDM, tidak terlepas dari urusan kependudukan, yang unit terkecilnya adalah keluarga. Ini menjadi amanah kami untuk mensukseskan program Presiden di dua sasarannya terkait SDM,” imbuhnya.
Bonivasius juga menggarisbawahi tantangan besar terkait bonus demografi yang saat ini dinikmati Indonesia, dengan penduduk usia produktif mencapai hampir 70 persen.
“Bonus demografi itu bukan otomatis. Pendidikan, skill, hingga lapangan kerja harus disiapkan. Jangan lupa, sektor informal masih dominan, dan keterlibatan perempuan dalam dunia kerja juga belum optimal,” paparnya.
Menurutnya, tanpa perencanaan yang matang, bonus demografi justru dapat menjadi beban, bukan kekuatan.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Dra. Maria Ernawati, M.M., dalam sesi pemaparan menekankan bahwa GDPK harus menjadi panduan dalam penyusunan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
“Pemerintah daerah harus mengawal target-target pembangunan SDM setiap tahun, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga kesejahteraan keluarga,” ungkap Maria.
Integrasi ini diyakini akan mempercepat terciptanya keluarga berkualitas sebagai fondasi kuat pembangunan nasional.
Beberapa daerah di Jawa Timur mendapat apresiasi atas kinerja mereka dalam mengintegrasikan GDPK ke dalam program pembangunan daerah.
Kota Batu mencatatkan nilai Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) tertinggi kategori kota dengan skor 78,7, diikuti Kota Mojokerto (74,4) dan Kota Probolinggo (74,3). Sementara, Kabupaten Lamongan meraih skor tertinggi untuk kategori kabupaten dengan nilai 73,5.
Dalam aspek ketahanan keluarga, Kota Mojokerto dan Kota Madiun berhasil mencapai 100 persen dalam jumlah Kelompok Kegiatan Berkelanjutan (KKB) mandiri. Sementara itu, Kota Surabaya mencatatkan angka 98,04 persen.
Dari sisi pendidikan kependudukan, Kota Surabaya membukukan pembentukan Satuan Pendidikan Siaga Kependudukan (SSK) terbanyak di 2025 dengan total 274 unit, diikuti Kabupaten Bondowoso sebanyak 279 SSK, dan Kabupaten Malang dengan 166 SSK.
Menutup acara, Bonivasius kembali menegaskan pentingnya kesinambungan implementasi GDPK.
“Pembangunan kependudukan adalah investasi jangka panjang. Hasilnya baru akan terlihat 20 tahun ke depan. Karena itu, GDPK harus diimplementasikan dengan konsisten lintas pemerintahan,” pungkasnya.
Komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci untuk memastikan bahwa target Indonesia Emas 2045 bukan sekadar wacana, melainkan kenyataan yang terwujud melalui kerja keras dan konsistensi dari sekarang.
{ Saiin }
dibaca
Posting Komentar