MSRI, SURABAYA - Organisasi masyarakat Barisan Gotong Royong (BGR) mendesak Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, untuk segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Lurah Wonokromo. Desakan ini muncul setelah sejumlah temuan yang dianggap mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
Agus Sutikno, Ketua Umum BGR, menyampaikan bahwa pihaknya sangat prihatin dengan temuan-temuan di Kelurahan Wonokromo. "Kami menilai bahwa tidak ada transparansi yang jelas terkait anggaran dan pelaksanaan proyek di Kelurahan Wonokromo. Ini merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah setempat," ujarnya.
Gus Har, pengurus BGR, juga mengungkapkan bahwa pihaknya menerima banyak keluhan dari warga terkait dugaan ketidakterbukaan informasi anggaran. Salah satu sorotan utama adalah tidak adanya papan informasi proyek, baik di lokasi kegiatan pembangunan maupun di kantor kelurahan, padahal ini merupakan bagian dari standar pelaksanaan proyek pemerintah.
“Kami menilai ada indikasi pelanggaran serius terhadap prinsip keterbukaan. Ini bukan sekadar kelalaian administratif, tetapi mencerminkan buruknya tata kelola,” tegas Gus Har.
Lebih lanjut, Gus Har menyampaikan bahwa ia telah melakukan investigasi langsung ke lapangan dan menemukan adanya proyek infrastruktur di Jalan Karang Rejo Sawah, RW 03, Kelurahan Wonokromo, yang dinilai tidak sesuai prosedur.
“Proyek di Jalan Karang Rejo Sawah itu tidak memiliki papan informasi. Selain itu, pekerja juga tidak dilengkapi dengan perlengkapan keselamatan kerja sesuai SOP K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja),” tambahnya.
Gus Har juga berharap agar Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, DPRD Kota Surabaya, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera turun tangan untuk memeriksa dan melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran di Kelurahan Wonokromo.
“Kami menduga ada kejanggalan serius dalam penggunaan anggaran dana kelurahan. Kami berharap Pak Eri Cahyadi, DPRD Kota Surabaya, serta KPK dapat memeriksa dan mengaudit Kelurahan Wonokromo secara menyeluruh,” tegas Gus Har.
Barisan Gotong Royong berkomitmen untuk terus mengawal proses pemerintahan di tingkat bawah agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat dan terbebas dari praktik-praktik penyalahgunaan wewenang.
{ Tim/Red }
dibaca
Posting Komentar